MPR RI Serap Aspirasi Petani Deli Serdang, Soroti Lahan hingga Pupuk Subsidi
DARIM.ID
Badan Pengkajian MPR RI menyerap aspirasi masyarakat pertanian di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk memperkuat kajian pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta menghimpun masukan bagi penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Dikutip dari pemberitaan di situs resmi MPR RI, mpr.go.id, kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Spesifik tersebut berlangsung pada Kamis (15/10/2026). Sejumlah persoalan menjadi sorotan petani, mulai dari kepastian lahan garapan, akses pupuk bersubsidi, harga benih jagung, kebutuhan alat mesin pertanian, hingga fungsi irigasi.
Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna H. Laoly, mengatakan aspirasi masyarakat menjadi masukan penting dalam penyusunan kajian ketatanegaraan agar sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, penguatan ketahanan pangan nasional perlu berjalan seiring dengan upaya melindungi dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Melalui forum ini, MPR RI ingin memastikan bahwa suara masyarakat pertanian Deli Serdang menjadi bagian utuh dari arah kebijakan nasional,” ujar Yasonna.
Dalam dialog tersebut, perwakilan kelompok tani bernama Ginting meminta kejelasan status lahan garapan yang berkaitan dengan lahan PTPN. Ketidakpastian lahan dinilai memengaruhi keberlanjutan usaha pertanian serta kemampuan petani berinvestasi untuk meningkatkan produksi.
Petani lainnya, Marwan, mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, terutama bagi mereka yang belum tercakup dalam pendataan. Sementara itu, Budi menyoroti harga benih jagung yang dinilai mahal dibandingkan dengan harga jual hasil panen.
Kebutuhan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan, termasuk lahan berbatu, juga disampaikan dalam forum tersebut. Selain itu, petani meminta perhatian terhadap fungsi bendungan, pemeliharaan irigasi, serta ketersediaan air untuk mendukung produktivitas sawah.
Menanggapi persoalan tersebut, akademisi Universitas Nommensen, Dunan Naibaho, menekankan pentingnya pemupukan berimbang, penggunaan bahan organik, dan pengembangan perbenihan daerah. Perwakilan Dinas Pertanian Deli Serdang, Dian Dominika, juga mendorong pemutakhiran data kelompok tani dan koordinasi dengan penyuluh.
Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Endang Setyawati Thohari, menyatakan kesiapan memfasilitasi koordinasi program pertanian dengan Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian.
Sementara itu, Erna Sari Dewi menegaskan pembangunan bendungan menggunakan anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Seluruh masukan tersebut akan dihimpun sebagai bahan kajian dan penyusunan rekomendasi sesuai tugas MPR RI. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi lanjutan melalui kanal e-Aspirasi Konstitusi MPR RI.
