Lestari Moerdijat Soroti Kekerasan Siswa di Pati dan Pemalang, Desak Perlindungan Anak Diperkuat

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti dugaan kekerasan terhadap siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pati dan kasus perundungan yang berujung kematian seorang siswa di Pemalang, Jawa Tengah. Kedua peristiwa tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Dalam keterangan yang dimuat melalui situs resmi MPR RI, Selasa (13/10/2026), Lestari yang akrab disapa Rerie menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang. Menurutnya, komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman harus diwujudkan melalui penerapan aturan secara konsisten, bukan sekadar regulasi di atas kertas.

“Dua peristiwa ini adalah pukulan keras bagi wajah pendidikan kita. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak justru menjadi lokasi kekerasan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Rerie.

Kasus kekerasan di Pati menimpa seorang siswa kelas X berinisial D. Peristiwa tersebut diduga terjadi di asrama pada 29 September 2026 dan dipicu tuduhan mencuri sabun cuci muka. Korban dilaporkan mengalami cedera pada gigi, lebam, serta benjolan di kepala. Ia juga mengalami trauma hingga menolak kembali ke sekolah.

Sementara itu, Muhammad Hasbi Al Aqib, siswa kelas II SDN 1 Kebondalem, Pemalang, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan kakak kelasnya. Korban sempat menjalani perawatan selama sembilan hari di RSUD M. Ashari Pemalang.

Rerie menilai kedua kasus tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam pengawasan dan penanganan kekerasan di sekolah. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi cepat antara pihak sekolah dan orang tua ketika terjadi insiden yang melibatkan siswa.

Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Namun, menurut Rerie, implementasi aturan tersebut masih perlu diperkuat.

Ia mendorong sekolah menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, meningkatkan kemampuan guru dalam mengenali perundungan, serta memperkuat pengawasan oleh pemerintah daerah dan dinas pendidikan.

Selain pencegahan, Rerie menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi korban dan keluarga. Anak yang menjadi pelaku kekerasan juga perlu mendapatkan pembinaan yang tepat.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas agar sekolah benar-benar menjadi tempat aman bagi setiap siswa.