BERITA TERBARU
Tanam Mangrove Berlanjut, Bang Azran Mendapat Kehormatan Wakili Anggota DPD RI di Setahun Green Democracy Komite II DPD RI Soroti Pengelolaan Energi yang Belum Optimal Beri Manfaat bagi Masyarakat Daerah BAZNAS Layani Khitan Gratis bagi Anak Keluarga Prasejahtera di Parigi Moutong Mahasiswa Apresiasi Respons Mentan Amran, Benahi Peternakan hingga Lawan Mafia Pangan Kementerian PU Lindungi Permukiman dari Resiko Banjir di Tiga Wilayah Aceh Terima Aspirasi Soal MBG, Ketua Komite III DPD RI Dorong Evaluasi Hingga Usulkan UU Khusus MBG dan Perhatian Bagi Daerah 3T Kunjungi PT Epson Industry, Wamenaker Minta Manajemen Jelaskan PKWT dan PHK Temui Mahasiswa Pukul 06.00, Mentan Amran Bongkar Persoalan Peternakan Kementerian PU Bangun 5 Jembatan Gantung di Jawa Barat, Perkuat Konektivitas Hingga ke Pelosok Laporan Masyarakat Bantu Kejar Mafia Pangan, Mentan Amran: Terima Kasih, Identitas Pelapor Dilindungi
PARLEMEN

Eddy Soeparno Tegaskan Transisi Energi Jadi Keharusan, Dorong Penyelesaian RUU EBET

Eddy Soeparno Tegaskan Transisi Energi Jadi Keharusan, Dorong Penyelesaian RUU EBET
dok. RM.id

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan transisi energi menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus menghadapi dampak krisis iklim. Ia menilai transisi energi merupakan keharusan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Hal tersebut disampaikan Eddy saat menerima audiensi mahasiswa BEM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Gedung MPR RI, Jakarta, Rabu (21/10). Dikutip dari laman resmi MPR RI, Eddy mengajak mahasiswa melihat transisi energi tidak hanya sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan ekonomi, arah pembangunan, dan keadilan sosial.

“Transisi energi itu merupakan keharusan, bukan merupakan pilihan,” tegas Eddy.

Wakil Ketua Umum PAN tersebut menjelaskan sekitar 65 persen pasokan listrik Indonesia masih bersumber dari energi fosil, dengan batu bara menjadi salah satu sumber utama. Ketergantungan ini mendukung keandalan pasokan listrik, tetapi juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang memperparah krisis iklim.

Menurut Eddy, perubahan iklim semakin berdampak terhadap kehidupan masyarakat melalui kenaikan suhu, cuaca ekstrem, banjir, hingga perubahan pola musim. Kondisi tersebut turut mengancam produktivitas sektor pertanian dan perikanan serta berpotensi meningkatkan harga pangan.

Karena itu, Eddy mendorong optimalisasi energi terbarukan, seperti tenaga surya, panas bumi, angin, air, dan bioenergi. Pengembangan sektor tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada energi impor, memperkuat industri dalam negeri, menarik investasi, serta membuka lapangan kerja baru.

Eddy juga menekankan pentingnya landasan hukum untuk mempercepat transisi energi. Ia mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) serta Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim (RUU PPI) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR.

Menurutnya, kedua regulasi tersebut diperlukan untuk memperjelas arah kebijakan transisi energi, menekan emisi gas rumah kaca, serta memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Eddy turut mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Ia menilai komitmen transisi energi perlu diwujudkan melalui kebijakan nyata dan kolaborasi berbagai pihak.

Dalam pertemuan tersebut, Eddy mengajak mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha terlibat aktif mencari solusi atas persoalan energi dan krisis iklim. Kolaborasi dinilai penting agar pembangunan nasional tetap berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.