Ibas Yudhoyono Kunjungi ANU Australia, Bahas AI hingga Kebijakan Publik

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas berdiskusi dengan akademisi Australian National University (ANU) di Canberra, Australia, mengenai penguatan kebijakan publik, pembangunan sumber daya manusia, dan tantangan kecerdasan buatan (AI). Hal tersebut disampaikan melalui pemberitaan resmi MPR RI pada Selasa (20/10).

Dalam kunjungan tersebut, Ibas menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam mencetak generasi muda yang mampu berpikir kritis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merumuskan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan.

Dikutip dari situs resmi MPR RI, Ibas menilai Indonesia membutuhkan sumber daya manusia dari beragam disiplin ilmu untuk mendukung pembangunan nasional. Kebutuhan itu mencakup sains, teknologi, dan AI, serta ilmu sosial, humaniora, kesehatan, pendidikan, dan kebijakan publik.

Menurutnya, tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu bidang keahlian. Kolaborasi lintas disiplin diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi, dan menjaga kualitas demokrasi.

Diskusi bersama akademisi ANU juga menyoroti pentingnya kebijakan publik berbasis bukti ilmiah. Penelitian dinilai perlu menjadi landasan dalam merumuskan, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Professor Marcus Mietzner, Head of Department of Political and Social Change ANU, menekankan pentingnya penelitian opini publik dalam proses pengambilan kebijakan.

“Polling is extremely important to understand what the public actually wants in terms of policy,” ujar Marcus.

Selain kebijakan publik, perkembangan AI menjadi salah satu perhatian dalam diskusi tersebut. Akademisi ANU menilai pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan perlu diimbangi kemampuan berpikir mandiri, menyusun argumentasi, serta memeriksa kebenaran informasi.

Professor Helen Sullivan, Dean of the ANU College of Asia and the Pacific, menegaskan bahwa kemampuan berpikir kritis tetap menjadi bekal penting bagi lulusan perguruan tinggi di tengah perkembangan teknologi.

“What we know is that all our graduates are going to need to be critical thinkers who can work in the world,” kata Helen.

Pertemuan itu turut membahas regulasi teknologi, literasi digital, partisipasi publik, dan perencanaan pembangunan jangka panjang yang adaptif terhadap perubahan global.

Menurut pemberitaan MPR RI, penguatan pendidikan dan riset menjadi bagian penting untuk memastikan inovasi teknologi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kerja sama Indonesia-Australia di bidang pendidikan, penelitian, dan kebijakan publik diharapkan dapat memperluas pertukaran pengetahuan serta mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia.