Terima Aspirasi Soal MBG, Ketua Komite III DPD RI Dorong Evaluasi Hingga Usulkan UU Khusus MBG dan Perhatian Bagi Daerah 3T

Jakarta, DARIM.ID – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, MBG merupakan kebijakan strategis nasional yang harus didukung yang dalam pelaksanaannya wajib menjamin keselamatan penerima manfaat, kepastian hukum, pemerataan pelayanan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Filep menanggapi hasil kajian pengawasan Komite III DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam penyelenggaraan Program MBG.

“Program Makan Bergizi Gratis perlu didukung dengan kepastian dan jaminan kemanan pangan, kualitas efektivitas distribusi hingga dampaknya kepada penerima manfaat. Keberhasilan program bukan hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga memastikan makanan bergizi, tepat waktu, dan benar-benar meningkatkan kualitas kesehatan penerima juga dalam kualitas pendidikan,” tegas Filep.

Berdasarkan kajian pengawasan Komite III DPD RI, terdapat 275 aspirasi masyarakat dan daerah yang dihimpun selama masa reses Juli–Agustus dan Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 102 aspirasi atau 37,09 persen berkaitan dengan standar gizi, kualitas, dan keamanan pangan; 97 aspirasi atau 35,27 persen menyangkut kendala logistik dan distribusi; 65 aspirasi atau 23,64 persen terkait pelibatan UMKM dan ekonomi lokal; serta 11 aspirasi atau 4 persen mengenai tata kelola dan pengawasan.

“Dari aspirasi ini, kita pahami bahwa persoalan MBG bukan semata-mata persoalan teknis penyediaan makanan, melainkan menyangkut sistem pengelolaan program nasional yang membutuhkan pembenahan menyeluruh. Misalnya, persoalan keamanan pangan dan distribusi mendominasi aspirasi masyarakat, pemerintah harus melihatnya sebagai alarm serius agar program yang bertujuan meningkatkan kesehatan tidak menghadirkan risiko kesehatan bagi anak-anak,” ujar Filep dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Tak hanya itu, kajian tersebut juga mencatat data Badan Gizi Nasional mengenai 5.482 korban dalam 71 kejadian keracunan pangan pada periode 22 Juli hingga awal September 2026. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengawasan standar operasional prosedur, sertifikasi higiene sanitasi, pengujian bahan makanan, dan mekanisme penanganan darurat.

Oleh sebab itu Filep meminta agar setiap kejadian keracunan ditangani secara transparan, disertai pemeriksaan menyeluruh dan jaminan pembiayaan pengobatan serta pemulihan korban.

“Keselamatan anak adalah prinsip yang tidak dapat ditawar. Apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan MBG, harus ada pertanggungjawaban yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Urgensi Adanya UU Khusus MBG dan Perhatian Khusus Bagi Daerah 3T

Dari aspek hukum, Filep menilai bahwa penyelenggaraan MBG membutuhkan penguatan regulasi yang lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memang memberikan dasar pemenuhan gizi masyarakat, tetapi belum mengatur secara khusus keseluruhan mekanisme pengadaan pangan, pembiayaan, distribusi, pengawasan, dan pertanggungjawaban program.

Karena itu menurutnya, Komite III DPD RI melalui kajiannya merekomendasikan pembentukan undang-undang tersendiri yang mengatur penyelenggaraan Program MBG.

“Program dengan anggaran ratusan triliun rupiah, melibatkan jutaan penerima manfaat dan ribuan satuan pelayanan, harus memiliki sistem hukum yang kuat. Jangan sampai besarnya kewenangan dan anggaran tidak diimbangi dengan pengawasan serta pertanggungjawaban yang memadai,” tegasnya.

Komite III lantas mendorong evaluasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, khususnya ketentuan Pasal 61 mengenai mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan, agar kewenangan tersebut tidak membuka ruang penyalahgunaan, konflik kepentingan, ataupun praktik korupsi.

Di kesempatan yang sama, Filep secara khusus menyoroti ketimpangan pelayanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Papua dan kawasan Indonesia Timur. Menurutnya, kondisi geografis, keterbatasan transportasi, jaringan listrik, akses internet, serta tingginya biaya distribusi mengharuskan pemerintah menerapkan pendekatan pelayanan yang berbeda sesuai karakteristik daerah.

“Standar pelayanan yang dirancang berdasarkan kondisi perkotaan belum tentu sesuai diterapkan secara seragam kepada wilayah pedalaman, pegunungan, dan kepulauan. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan afirmatif agar anak-anak di Papua memperoleh hak gizi yang sama dengan anak-anak di daerah lain,” jelasnya lagi.

Tak hanya itu, dia juga menekankan pentingnya penggunaan pangan lokal serta keterlibatan petani, nelayan, peternak, koperasi, UMKM, dan masyarakat adat dalam rantai pasok MBG. Menurut Filep, program MBG harus menjadi instrumen peningkatan kesehatan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat lokal.

Dalam hal budgeting, Kajian Komite III turut mencatat realisasi anggaran MBG sebesar Rp153,19 triliun hingga 30 September 2026 dari alokasi Rp335 triliun pada APBN 2026. Filep menegaskan bahwa peningkatan realisasi anggaran harus sejalan dengan kualitas pelayanan, keamanan pangan, dan pemerataan penerima manfaat.

Ia juga meminta pemerintah memperhatikan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 sebagaimana diuraikan dalam kajian, terutama terkait penataan pembiayaan MBG dan perlindungan alokasi anggaran pendidikan.

“Kita mendukung pemenuhan gizi anak bangsa, tetapi pelaksanaannya jangan sampai mengurangi kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dasar, maupun kewajiban konstitusional negara lainnya. Seluruh program prioritas harus berjalan secara seimbang dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Filep menegaskan bahwa Komite III DPD RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan MBG melalui penyerapan aspirasi daerah, kunjungan kerja, evaluasi regulasi, serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah.

“Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program membagikan makanan. Ini adalah investasi pemerintah terhadap masa depan manusia Indonesia. Karena itu, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan, setiap makanan harus terjamin keamanannya, dan setiap anak, termasuk yang berada di wilayah paling terpencil, harus memperoleh pelayanan yang adil dan bermartabat,” pungkas Filep.