BERITA TERBARU
Tanam Mangrove Berlanjut, Bang Azran Mendapat Kehormatan Wakili Anggota DPD RI di Setahun Green Democracy Komite II DPD RI Soroti Pengelolaan Energi yang Belum Optimal Beri Manfaat bagi Masyarakat Daerah BAZNAS Layani Khitan Gratis bagi Anak Keluarga Prasejahtera di Parigi Moutong Mahasiswa Apresiasi Respons Mentan Amran, Benahi Peternakan hingga Lawan Mafia Pangan Kementerian PU Lindungi Permukiman dari Resiko Banjir di Tiga Wilayah Aceh Terima Aspirasi Soal MBG, Ketua Komite III DPD RI Dorong Evaluasi Hingga Usulkan UU Khusus MBG dan Perhatian Bagi Daerah 3T Kunjungi PT Epson Industry, Wamenaker Minta Manajemen Jelaskan PKWT dan PHK Temui Mahasiswa Pukul 06.00, Mentan Amran Bongkar Persoalan Peternakan Kementerian PU Bangun 5 Jembatan Gantung di Jawa Barat, Perkuat Konektivitas Hingga ke Pelosok Laporan Masyarakat Bantu Kejar Mafia Pangan, Mentan Amran: Terima Kasih, Identitas Pelapor Dilindungi
DAERAH

Kementerian PU Lindungi Permukiman dari Resiko Banjir di Tiga Wilayah Aceh

Kementerian PU Lindungi Permukiman dari Resiko Banjir di Tiga Wilayah Aceh
dok. Kementerian PU

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dampak banjir di sejumlah wilayah Provinsi Aceh melalui pekerjaan normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta penguatan tebing sungai. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi risiko banjir susulan sekaligus melindungi permukiman masyarakat yang berada di sekitar aliran sungai.

Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU terus memperkuat upaya penanganan bencana hidrometeorologi, baik melalui langkah tanggap darurat maupun penyiapan penanganan permanen untuk mengurangi risiko banjir berulang.

“Aceh sebenarnya hampir tidak pernah kering dan selalu hujan, sehingga tim kita selalu siaga dan sudah melakukan persiapan khususnya di beberapa wilayah yang penah bencana,” kata Menteri Dody.

Hingga 8 November 2026, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I terus melakukan penanganan yang berlangsung di Kabupaten Nagan Raya, Pidie Jaya, dan Gayo Lues. Pekerjaan difokuskan pada lokasi-lokasi yang terdampak banjir dan mengalami pengikisan tebing maupun tanggul sungai.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari menyampaikan bahwa sesuai arahan Menteri PU dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), seluruh jajaran BWS Sumatera I harus tetap siaga dan merespons dengan cepat setiap kejadian bencana banjir dan tanah longsor di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan mengerahkan alat berat dan bahan banjiran.

“Langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung upaya penanganan darurat, serta melakukan percepatan penanggulangan permanen baik di hulu sungai di tengah dan di hilir untuk memastikan keselamatan masyarakat dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.

Kementerian PU Lanjutkan Normalisasi Sungai Krueng Seunagan

Di Kabupaten Nagan Raya, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I melanjutkan normalisasi Sungai Krueng Seunagan di Desa Krueng Cut, Kecamatan Beutong sejak 2 November 2026. Normalisasi sungai masih berlangsung hingga 8 November 2026 untuk membantu memperbaiki kapasitas aliran sungai dan mengurangi potensi luapan air ke kawasan permukiman.

Sementara itu, di Kabupaten Pidie Jaya, penanganan difokuskan pada kawasan Sungai Krueng Meureudu, khususnya Desa Dayah Husen, Kecamatan Meurah Dua. Selain pekerjaan normalisasi sungai, dilakukan pula upaya penguatan perlindungan tebing sungai melalui pemasangan geobag untuk membantu mengantisipasi pengikisan dan menjaga kestabilan tebing di sekitar lokasi terdampak.

Pekerjaan penanganan di Desa Dayah Husen telah berlangsung sejak 3 November 2026 dengan dukungan dua unit excavator. Hingga 8 November 2026, kedua alat berat tersebut masih dikerahkan untuk melanjutkan normalisasi di lokasi kejadian banjir.

Adapun di Kabupaten Gayo Lues, Kementerian PU melanjutkan normalisasi sungai di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang. Penanganan ini merupakan bagian dari upaya melindungi kawasan permukiman masyarakat yang sebelumnya terdampak banjir akibat peningkatan debit sungai dan kerusakan tanggul.

Pada 29–30 Oktober 2026, penanganan juga diarahkan pada perbaikan tanggul Sungai Pangur di Desa Badak. Selanjutnya, mulai 31 Oktober hingga 8 November 2026, satu unit excavator terus dikerahkan untuk melaksanakan normalisasi sungai di desa tersebut.

Melalui penanganan di tiga kabupaten tersebut, Kementerian PU berupaya memastikan aliran sungai kembali berfungsi lebih baik, memperkuat perlindungan kawasan permukiman, serta mengurangi risiko dampak banjir ketika terjadi peningkatan debit air akibat curah hujan tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air di Aceh sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat di wilayah rawan banjir.