Kunjungi PT Epson Industry, Wamenaker Minta Manajemen Jelaskan PKWT dan PHK

Cikarang, DARIM.ID – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengunjungi PT Indonesia Epson Industry (IEI) di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/11/2026), untuk meminta penjelasan manajemen perusahaan terkait sejumlah persoalan hubungan industrial yang diadukan pekerja.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atas aduan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI). Sebelumnya, pada 29 Oktober 2026, Wamenaker telah menerima audiensi perwakilan FSPGI di Kantor Kemnaker, Jakarta. Aduan tersebut juga telah ditindaklanjuti Pengawas Ketenagakerjaan melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT IEI.

Dalam kunjungan tersebut, Afriansyah didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Ismail Pakaya serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri. Turut hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida dan jajaran Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.

Afriansyah menjelaskan, pemerintah ingin memperoleh penjelasan langsung dari manajemen perusahaan sekaligus mendengarkan aspirasi pekerja. Persoalan yang dibahas meliputi status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah yang belum dibayarkan,Penerapan prosedur PHK yang tidak sesuai aturan, serta dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja.

“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujar Afriansyah.

Sebagai tindak lanjut, Kemnaker berencana mengundang manajemen PT IEI dan perwakilan pekerja untuk mengikuti pertemuan bersama di kantor Kemnaker. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog bagi kedua pihak untuk membahas berbagai persoalan dan mengupayakan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Afriansyah juga meminta perusahaan memastikan pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menghormati kebebasan berserikat, serta menjalankan prosedur PHK sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.

Afriansyah menegaskan, iklim investasi yang kondusif harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Karena itu, setiap persoalan hubungan industrial perlu ditangani dengan mengedepankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” ujar Afriansyah.