(Masih) Tentang Kebakaran Hutan

Melangitnya asap pekat di atas bumi Borneo bukan lagi penanda bergantinya musim, melainkan ritual tahunan pengorbanan ruang hidup yang diselenggarakan secara konsisten. Di bawah naungan langit berwarna jingga tembaga yang mengerikan, udara tak lagi menjadi sumber kehidupan, melainkan racun yang dihirup pelan-pelan oleh jutaan jiwa.

Kalimantan, pulau yang dengan bangga pernah dijuluki sebagai salah satu “paru-paru dunia”, kini tampak seperti ruang pembakaran raksasa yang sengaja dibiarkan membara. Gelar megah yang dahulu disandang dengan penuh kebanggaan itu seolah mencapai titik nadirnya—berakhir tragis sebagai cangkang kosong yang ditinggalkan di tengah tumpukan abu. Tragedi ini terus berulang tanpa henti, memamerkan penderitaan manusia dan alam yang disulut oleh tangan-tangan serakah serta regulasi yang mandul.

Di tengah kepulan asap yang mencekik napas, retorika dan janji manis para pemangku kebijakan senantiasa melayang lebih tinggi daripada upaya penanganan nyata. Setiap kali titik api membesar, janji-janji penanggulangan ditiupkan bersama angin, runtuh bersamaan dengan tumbangnya pepohonan purba yang terbakar hingga ke akar. Kita dipaksa menyaksikan sebuah drama duka di mana bencana ekologis dianggap sebagai rutinitas kalender yang lumrah dan dimaklumi dari tahun ke tahun. Sementara itu, jutaan hektar lahan gambut yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk terbentuk, musnah hanya dalam hitungan hari dalam lingkaran keserakahan. Masyarakat dibiarkan meraba-raba dalam pekatnya kabut asap, menanti keajaiban hujan turun sementara pemerintah sibuk menyusun laporan klise.

Akrobat Politik

Sangat menggelikan menyaksikan bagaimana elit penguasa berbagi peran dalam panggung komedi penanganan karhutla yang tak kunjung usai ini. Ketika api mulai merayap dan melahap gambut, respons pertama yang paling sigap dimunculkan bukanlah armada pemadam, melainkan barisan kosa kata diplomatis. Pemerintah daerah kerap melempar tanggung jawab ke pusat dengan alasan keterbatasan anggaran dan wewenang, sementara pusat membalas dengan imbauan normatif. Koordinasi antar-lembaga tampak begitu luwes dalam rapat-rapat evaluasi di hotel berbintang, namun mendadak lumpuh total ketika dihadapkan pada realitas lapangan. Mereka sibuk berdebat soal data titik api, sementara rakyat di bawah menghirup jelutong yang membakar lungsur paru-paru mereka setiap harinya.

Kritik tajam patut dilayangkan pada tumpulnya penegakan hukum terhadap oknum dan korporasi pembakar lahan yang seolah kebal dari jerat keadilan. Penindakan hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil yang membuka ladang demi menyambung hidup, namun mendadak tumpul tatkala menyentuh konsesi besar. Pengawasan wilayah gambut yang katanya diperketat melalui pelbagai regulasi megah sering kali hanya berakhir sebagai tumpukan kertas dokumen tanpa taring. Kebijakan yang dibuat di atas meja kerja wangi berpendingin udara gagal total memahami bahwa api di lahan gambut tidak bisa padam hanya dengan konferensi pers. Ketiadaan sanksi yang menimbulkan efek jera mengonfirmasi dugaan publik bahwa keberlanjutan bisnis jauh lebih bernilai dibanding keselamatan nyawa warga.

Elit daerah seolah tertidur lelap dalam buaian investasi, mengabaikan fakta bahwa wilayahnya sedang terbakar menuju kehancuran ekologis yang sempurna. Anggaran mitigasi bencana dipotong atau dialokasikan ke proyek-proyek fisik yang tampil lebih menawan di lembar laporan kinerja tahunan pejabat. Ketika keadaan memburuk, solusi instan yang ditawarkan hanyalah pembagian masker murah yang tak mampu menyaring partikel mikro racun udara. Pejabat publik tampil di kamera media dengan wajah prihatin yang dibuat-buat, membagikan bantuan ala kadarnya demi pencitraan politik sesaat. Sementara di balik layar, izin-izin baru pembukaan lahan terus ditandatangani tanpa rasa bersalah, melanggengkan siklus neraka tahunan ini.

Retorika pusat yang mengklaim telah mengendalikan situasi justru terasa seperti penghinaan menyengat bagi warga yang terisolasi dalam kepungan kabut pekat. Penanganan bencana yang lambat dan birokratis menunjukkan betapa rendahnya prioritas keselamatan rakyat Kalimantan dalam agenda prioritas nasional kita. Tim pemadam di lapangan dibiarkan bertempur dengan peralatan seadanya, kekurangan air, serta minim perlindungan medis yang memadai untuk keselamatan. Sebaliknya, anggaran publik terbuang sia-sia untuk membiayai seminar dan pembentukan tim khusus gonta-ganti nama yang tak pernah menghasilkan solusi konkret. Inilah potret suram tata kelola berbangsa, di mana nyawa dan ruang hidup warga ditumbalkan demi syahwat kapitalisme korporasi.

Ragam Hayati Menangis

Ketidakmampuan dan kelambatan penanganan yang sistematis ini membayar harga yang sangat mahal: runtuhnya ekosistem dan terancamnya keanekaragaman hayati. Ketika helikopter pengangkut air terlambat diterjunkan, korban penyerap abu terus berjatuhan dari kalangan manusia, khususnya anak-anak yang terpaksa meliburkan sekolah.

Namun, pihak yang paling mengenaskan nasibnya adalah flora dan fauna Kalimantan yang tidak memiliki suara untuk berdemonstrasi menuntut hak. Ruang hidup mereka yang tersisa kini dipersempit menjadi kantong-kantong kecil yang mengepulkan asap, memutus jalur migrasi alami secara brutal. Ekosistem purba yang terikat rumit selama jutaan tahun kini pecah berkeping-keping, meninggalkan jejak kehancuran yang tak mungkin dipulihkan.

Orangutan, bekantan, serta ribuan flora dan fauna endemik lainnya lari kocar-kacir menembus kobaran api yang melahap tempat tinggal mereka. Rumah mereka dilalap habis tanpa ada tempat tersisa untuk bersembunyi, memaksa mereka masuk ke permukiman warga dan berakhir dibantai. Kehilangan ini bukan sekadar berkurangnya populasi spesies dalam catatan akademis, melainkan perusakan tatanan kehidupan secara menyeluruh dan permanen. Kita sedang menyaksikan pembantaian massal terhadap keanekaragaman hayati yang diarsiteki oleh pembiaran dan kelalaian otoritas yang berkuasa. Tangisan satwa yang terbakar hidup-hidup tenggelam di dalam gemuruh api dan ketidakpedulian bangsa yang makin tumpul empatinya.

Dengan musnahnya hutan rimba Borneo menjadi hamparan arang, narasi megah Kalimantan sebagai “paru-paru dunia” resmi berakhir secara ironis dan tragis. Dunia kini menjadi saksi bagaimana salah satu benteng ekologis terhebat di planet ini runtuh bertransformasi menjadi monumen kebuyutan. Kalimantan tak lagi memompa oksigen segar untuk bumi, melainkan menyemburkan karbon beracun yang mempercepat kiamat iklim global secara eksponensial. Tahun ini menjadi batu nisan bagi julukan kebanggaan tersebut, menandai era baru di mana abu menggantikan pepohonan hijau yang rindang. Generasi mendatang hanya akan membaca sejarah tentang hutan megah yang pernah ada, sebelum dimusnahkan oleh ketidakcakapan pengelola negeri.

Tragedi karhutla di Kalimantan adalah cermin buruk dari keserakahan manusia yang tega menukarkan masa depan planet demi keuntungan jangka pendek. Jika cara pandang dan penanganan pemerintah tetap mengedepankan retorika kosmetik, maka kepunahan total hanyalah masalah waktu yang kian mendekat. Keanekaragaman hayati yang hilang tidak akan pernah bisa digantikan oleh ganti rugi finansial maupun klaim keberhasilan pembangunan ekonomi. Kalimantan kini terluka parah, menjerit dalam pekatnya asap, sementara para dalang di balik bencana ini tetap duduk nyaman. Paru-paru dunia itu telah mati berdiri, meninggalkan lanskap gersang yang menjadi saksi bisu atas kejahatan ekologis terbesar abad ini.