Biarkan Kopdes Tumbuh di Pinggir Jalan
Ada sesuatu yang menarik dalam perjalanan menyusuri Garut dan Tasikmalaya belakangan ini. Di antara sawah, kebun, pasar kecil, dan rumah-rumah yang tumbuh mengikuti lekuk jalan, bangunan baru mulai bermunculan dengan wajah yang hampir seragam: Koperasi Desa Merah Putih. Tidak jauh dari sana, berdiri pula bangunan SPPG, dapur yang kelak memasak makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Pemandangannya seperti sebuah koreografi pembangunan: koperasi di satu sisi, dapur negara di sisi lain, lalu masyarakat berdiri di tengah-tengah, menunggu kapan kesejahteraan benar-benar disajikan.
Garut dan Tasikmalaya memang bukan daerah yang asing bagi urusan pangan. Tanahnya subur, petaninya bekerja, kebunnya menghasilkan, pasar-pasarnya bergerak. Dari beras, sayuran, buah, sampai berbagai komoditas peternakan dan perkebunan, kehidupan agraris masih menjadi urat nadi ekonomi masyarakat. Bahkan sebagian hasil bumi itu bergerak lebih jauh, menembus pasar antardaerah dan ekspor. Maka ketika koperasi dibangun di tengah lanskap semacam ini, pertanyaan paling sederhana justru menjadi yang paling penting: koperasi itu akan membeli apa dari petani, menjual apa kepada pasar, dan menghubungkan siapa dengan siapa?
Sebab membangun gedung koperasi sesungguhnya perkara yang relatif mudah. Tinggal tanah, semen, rangka baja, papan nama, lalu peresmian dengan kamera yang sibuk mengabadikan pita yang digunting. Yang lebih sulit adalah membuat bangunan itu hidup setelah rombongan pejabat pulang. Koperasi bukan sekadar pintu dan jendela, apalagi papan nama dengan warna yang mudah dikenali dari kejauhan. Ia harus menjadi mesin ekonomi yang bergerak, mengumpulkan produksi warga, mempertemukan modal, mengelola distribusi, dan menciptakan pasar yang membuat petani tidak selalu menjadi orang terakhir yang menikmati keuntungan.
Antara Koperasi dan Dapur Negara
Di sepanjang perjalanan itu, keberadaan KDMP dan SPPG yang berdekatan menghadirkan kemungkinan yang sebenarnya menarik. SPPG membutuhkan bahan pangan dalam jumlah besar dan relatif rutin. Koperasi berada di tengah masyarakat yang menghasilkan bahan pangan. Di atas kertas, keduanya seperti pasangan yang sudah lama ditunggu: dapur membutuhkan bahan, desa mempunyai bahan; sekolah membutuhkan makanan, petani menghasilkan pangan. Tinggal bagaimana negara menyusun tali penghubungnya agar transaksi tidak berhenti pada dokumen, rapat, dan kalimat indah dalam proposal.
Sebab di sinilah ukuran keberhasilan sesungguhnya berada. Jangan sampai petani menanam cabai, tomat, beras, telur, ayam, atau sayuran dengan susah payah, tetapi ketika dapur SPPG beroperasi, bahan bakunya justru datang dari pemasok yang lebih jauh. Jangan sampai koperasi desa hanya menjadi etalase administratif, sementara rantai bisnis tetap dikuasai pemain lama. Jika itu yang terjadi, kita hanya sedang menyaksikan dua bangunan pemerintah berdiri berdekatan tanpa pernah benar-benar bertemu secara ekonomi. Dekat secara geografis, tetapi jauh secara bisnis.
Padahal kalau pemerintah sungguh-sungguh ingin menghidupkan ekonomi lokal, rantai pasok semacam inilah yang mestinya menjadi jantung kebijakannya. Petani menghasilkan, koperasi mengonsolidasikan, SPPG menyerap, sekolah menerima, anak-anak makan, dan uang berputar kembali ke desa. Sesederhana itu teorinya. Tetapi ekonomi tidak pernah sesederhana gambar bagan dalam presentasi. Ada kualitas, kontinuitas pasokan, harga, logistik, standar keamanan pangan, kemampuan koperasi mengelola keuangan, dan tentu saja transparansi. Semua simpul itu harus bekerja jika mimpi kesejahteraan tidak ingin berubah menjadi dekorasi pembangunan.
Jangan Jadi Angin Surga
Saya masih menunggu bagian paling penting dari cerita ini: bagaimana pemerintah akan menyinergikan seluruh lini bisnis tersebut. Sebab selama ini kita cukup sering melihat pembangunan dimulai dari gedung, sementara bisnisnya menyusul belakangan. Gedung berdiri gagah, tetapi aktivitasnya sunyi. Papan nama terlihat baru, tetapi neracanya tidak pernah jelas. Kita pernah terlalu sering melihat pembangunan yang selesai secara fisik, tetapi belum tentu selesai secara ekonomi. Barangkali karena beton lebih mudah difoto daripada laporan keuangan.
KDMP karena itu jangan sampai menjadi angin surga baru. Jangan sampai masyarakat desa kembali diberi cerita tentang masa depan yang makmur, sementara keputusan bisnis tetap dibuat dari atas dan warga hanya menjadi penerima kebijakan. Koperasi seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjadi pelaku, bukan sekadar objek pembangunan. Kalau petani hanya diminta memasok tanpa mengetahui harga, mekanisme pembayaran, margin, dan ke mana barang bergerak setelah dibeli, maka koperasi kehilangan roh dasarnya. Ia berubah menjadi perpanjangan tangan birokrasi dengan seragam baru.
Apalagi uang yang mengalir ke program semacam ini bukan uang yang turun dari langit. Itu uang rakyat. Karena itu rakyat berhak mengetahui ke mana uang tersebut pergi, siapa yang mengelolanya, siapa yang memperoleh manfaat, dan seberapa besar nilai ekonominya kembali kepada masyarakat. Transparansi bukan musuh pemerintah; justru ia adalah cara paling sederhana untuk menjaga kepercayaan. Semakin besar dana publik yang ditanamkan, semakin besar pula kewajiban untuk membuka buku, memperlihatkan angka, dan menjelaskan hasil. Jangan sampai setelah semua peresmian selesai, masyarakat hanya mendapat spanduk dan tepuk tangan.
Garut dan Tasikmalaya memberi kita pemandangan yang menarik sekaligus pertanyaan yang tidak boleh buru-buru dijawab. Di satu sisi, ada tanah yang produktif, petani yang terus bekerja, pasar yang hidup, dan kebutuhan pangan yang nyata. Di sisi lain, ada koperasi dan dapur negara yang sedang dibangun dengan membawa janji besar tentang kesejahteraan. Pertemuan antara keduanya bisa menjadi kisah ekonomi lokal yang berhasil, tetapi juga bisa menjadi monumen lain tentang kebijakan yang bagus di atas kertas. Kita tinggal menunggu: apakah negara benar-benar mampu membuat uang berputar di desa, atau sekadar membuat bangunan baru untuk menampung janji lama? Sebab pada akhirnya, ukuran koperasi bukanlah seberapa megah bangunannya, melainkan seberapa banyak kehidupan warga yang berubah karenanya. Ukuran SPPG bukan hanya berapa banyak porsi makanan yang keluar dari dapur, tetapi juga berapa banyak petani lokal yang memperoleh pasar dari setiap porsi itu. Dan ukuran program pemerintah bukan banyaknya papan nama yang berhasil dipasang, melainkan apakah ekonomi masyarakat menjadi lebih kuat setelah proyek selesai. Jalan-jalan Garut dan Tasikmalaya sudah memperlihatkan banyak bangunan baru. Kini kita menunggu sesuatu yang lebih sulit dibangun: **kepercayaan bahwa semua itu benar-benar bekerja untuk masyarakat.**
