BERITA TERBARU
Harris Turino Minta Batas Defisit APBN Tetap 3 Persen Elvy Sukaesih Meriahkan HUT ke-70 Muba, Ribuan Warga Padati Lapangan Sekayu Tegaskan Pentingnya Suara Masyarakat, Pemerintah Perbarui Komitmen Sinergi SP4N-LAPOR! KAI Kooperatif dalam Proses Hukum dan Pastikan Pendampingan bagi Masinis Terkait Insiden Bekasi Timur KAI Kooperatif dalam Investigasi Keselamatan dan Tindak Lanjuti Rekomendasi KNKT Bawa Sport Tourism Indonesia ke Panggung Dunia, BRI Dukung Penuh Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2026 Melalui BAZNAS RI, MINISO Salurkan Bantuan Rp62,4 Juta untuk Warga Terdampak Gempa NTT dan Ajak Perusahaan Lain Turut Berkolaborasi Lima Kabupaten/Kota Sumut Dipulihkan, Kementerian PU Percepat Layanan Air Minum dan Sanitasi Pascabencana BAZNAS RI Perkuat Legalitas Aset Hibah Muzaki, Optimalkan Manfaat bagi Umat Kemnaker Manfaatkan AI untuk Verifikasi Mitra Penyelenggara dan Peserta MagangHub
TREN

Beragam Kelompok Berkumpul, Ini Daftar Lengkap Tuntutan Demo 27 Agustus di Jakarta

Beragam Kelompok Berkumpul, Ini Daftar Lengkap Tuntutan Demo 27 Agustus di Jakarta
dok. capt: Daftar Lengkap Tuntutan Demo 27 Agustus (Foto/Pinterest)

Kamis, 27 Agustus 2026, kawasan depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, menjadi lokasi berkumpulnya sejumlah kelompok masyarakat yang membawa beragam aspirasi dan tuntutan. Berbeda dengan aksi unjuk rasa pada umumnya, kali ini sekurang-kurangnya empat kelompok dengan latar belakang berbeda turun ke jalan, mulai dari warga daerah, mahasiswa, hingga relawan, dengan tuntutan yang beragam mulai dari pemberantasan korupsi, kebijakan ekonomi, hingga evaluasi program pemerintah.

Ada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil, serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) yang justru datang untuk menyuarakan dukungan sekaligus saran perbaikan program pemerintah. Keempat kelompok ini berangkat dari daerah-daerah berbeda dengan membawa corak tuntutan yang juga saling melengkapi maupun berbeda arah.

AMPB mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan penuntasan kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten Pati. AMDB menyuarakan tiga hal: sahkan RUU Perampasan Aset, berikan hukuman mati bagi koruptor, dan turunkan harga kebutuhan pokok. Sementara GERAM membawa 10 tuntutan rakyat, antara lain: minta pertanggungjawaban kebijakan Prabowo–Gibran, hentikan dan evaluasi program KDMP serta MBG, tolak pajak yang membebani rakyat kecil, wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas, turunkan harga bahan pokok dan naikkan upah buruh, serta tuntutan perlindungan bencana, hak pekerja rumah tangga, demiliterisasi, dan penghentian kriminalisasi aktivis. Berbeda dengan kelompok lain, RMP4 justru datang menyuarakan dukungan sekaligus mendesak evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar tata kelolanya semakin baik.

Seluruh massa berkumpul dan menyampaikan tuntutan pada Kamis, 27 Agustus 2026, bertempat di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, dengan perkiraan puncak aksi pada siang hingga sore hari.

Aksi diadakan dikarenakan sejumlah aspirasi yang telah disampaikan sebelumnya belum mendapatkan tanggapan yang memuaskan dan tertulis. Koordinator AMPB menegaskan membutuhkan jaminan tertulis agar janji tidak sekadar lisan. Di sisi lain, mahasiswa menilai kebijakan ekonomi dan sosial saat ini semakin membebani rakyat kecil, sementara program strategis dinilai kurang transparan.

Massa juga hendak menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib, menyerahkan daftar tuntutan kepada pimpinan DPR, dan meminta dialog langsung. Jika dialog tidak terwujud, sejumlah aliansi mengancam akan melanjutkan konsolidasi untuk aksi berikutnya.

Mengutip dari Katadata, Koordinator AMPB, Botok, memberikan konfirmasi terkait aksi 27 Agustus. “Kita minta surat pernyataan resmi secara tertulis biar kita tidak dibohongi lagi,”ujarnya saat dikonfirmasi pers.

Beragamnya tuntutan menunjukkan luasnya persoalan yang dirasakan masyarakat. Kini, mata publik tertuju pada bagaimana DPR dan pemerintah akan merespons gelombang aspirasi yang datang dari berbagai penjuru negeri ini.