BERITA TERBARU
Alasan BGN Rekrut Pejabat KPK, Sudaryono: Perkuat Komitmen Anti Korupsi Optimalkan Pemanfaatan Tanah, Plh. Dirjen PPTR: Manfaat Nyata untuk Masyarakat BGN Pastikan Gaji Pengawas Gizi dan Keuangan Tak Dipotong dari Anggaran Operasional Rp3.000 Mentan Amran Dorong FKPPI Gerakkan Ekonomi Anggota Lewat Pertanian BAZNAS RI: Bantuan KSrelief Perkuat Pemulihan Penyintas Gempa NTT Kementerian PU Dorong INACOLD Perkuat Tata Kelola Bendungan Nasional, 945 Ahli Tersertifikasi Perkuat Hubungan Indonesia–Rusia, DPD RI Dorong Kolaborasi Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Beruntung Indonesia Sudah Swasmbada, Dunia kini Terancam Krisis Beras Akibat El Niño Irman Gusman Dorong Agam Jadi Percontohan Nasional Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari Paviliun Wonderful Indonesia Raih “Best Stand Design in Asia” pada bursa pariwisata dunia WTM London 2026
PARLEMEN

Irman Gusman Dorong Agam Jadi Percontohan Nasional Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari

Irman Gusman Dorong Agam Jadi Percontohan Nasional Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari
dok. DPD RI

Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, mendorong Kabupaten Agam menjadi daerah percontohan pengentasan kemiskinan berbasis nagari melalui penguatan ekonomi keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat perantauan.

Gagasan tersebut disampaikan dalam keynote speech pada Seminar Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Jumat (6/11/2026).

Mantan Ketua DPD RI periode 2009–2016 itu menilai upaya pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada perubahan kondisi ekonomi keluarga secara berkelanjutan, bukan hanya pemberian bantuan sosial yang bersifat sementara.

“Keberhasilan pengentasan kemiskinan harus terasa di sampai di meja makan masyarakat; penghasilan membaik, anak-anak tetap sekolah, dan orang yang sakit bisa berobat,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025, menyebutkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Agam tercatat sekitar 30.570 jiwa atau 5,97 persen dari jumlah penduduk.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata Sumatera Barat sebesar 5,35 persen, tetapi masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,47 persen pada periode yang sama.

Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM PP Muhammadiyah itu kemudian mengingatkan bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup dilihat dari persentase penduduk miskin. Kedalaman kemiskinan dan kerentanan keluarga yang baru berada sedikit di atas garis kemiskinan juga memerlukan perhatian.

Menurutnya, keluarga berpenghasilan rendah masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan modal usaha, rendahnya produktivitas, kesulitan memperoleh pasar, hingga risiko kembali jatuh miskin akibat sakit, kehilangan pekerjaan, gagal panen, atau bencana.

Karena itu, perlindungan sosial harus berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi yang membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Agam sebagai Percontohan dengan 16 Kecamatan dan 92 Nagari
Irman mengusulkan agar pengentasan kemiskinan di Kabupaten Agam dilaksanakan melalui pendekatan terpadu dengan melibatkan 16 kecamatan dan 92 nagari.

Dalam model tersebut, nagari menjadi basis pendataan, pendampingan, dan pengembangan usaha produktif masyarakat. Sementara camat bertindak sebagai koordinator untuk menyelaraskan kebutuhan nagari dengan dukungan perangkat daerah dan mitra pembangunan.

Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu dipadukan dengan verifikasi lapangan agar bantuan dan program pemberdayaan benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.

Pendekatan ini juga menempatkan ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda, dan lembaga kemasyarakatan sebagai bagian dari kekuatan pembangunan.

“Nagari tidak boleh hanya menjadi penerima program. Nagari harus menjadi pusat penggerak perubahan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Irman menawarkan enam strategi utama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Pertama, membangun orkestrasi kerja sama multipihak agar pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga sosial, dan masyarakat menjalankan peran yang terkoordinasi.

Kedua, memperkuat kemitraan ranah dan rantau dengan memanfaatkan jaringan, keahlian, serta kemampuan investasi para perantau.

Ketiga, membangun holding ekonomi nagari dan kerja sama usaha produktif yang menghubungkan kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran.

Keempat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pengembangan Nagari Creative Hub serta pendekatan Smart Surau.

Kelima, memadukan berbagai sumber pembiayaan, termasuk anggaran pemerintah, zakat produktif melalui BAZNAS, pembiayaan lembaga keuangan, dukungan dunia usaha, dan investasi perantau sesuai ketentuan masing-masing.

Keenam, mendorong inovasi lokal melalui pemanfaatan teknologi, pengembangan produk, inkubasi bisnis, serta pemasaran digital.
Graduasi Kemiskinan dan Evaluasi Berkala
Irman juga menekankan pentingnya pendekatan graduasi kemiskinan yang membantu keluarga meningkatkan kesejahteraan secara bertahap.

Pendekatan tersebut mencakup empat pilar, yakni pemenuhan kebutuhan dasar, penciptaan pendapatan, pembinaan dan pemberdayaan, serta penguatan tabungan dan investasi.

Untuk memastikan keberhasilan, ia mengusulkan pemantauan bulanan di tingkat nagari, evaluasi tiga bulanan di tingkat kabupaten, dan peninjauan tahunan terhadap keberlanjutan program.

Keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari peningkatan pendapatan bersih keluarga, terciptanya pekerjaan, keberlangsungan usaha, dan ketahanan ekonomi masyarakat.

Senator RI kelahiran Padang Panjang itu juga menekankan, pembangunan nasional akan lebih efektif apabila berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di daerah.

“Suara nagari harus ikut menentukan arah pembangunan,” menjadi salah satu pesan penting dalam keynote tersebut.

Irman berharap model pengentasan kemiskinan berbasis nagari yang dikembangkan di Kabupaten Agam dapat menghasilkan praktik pembangunan yang terukur dan berkelanjutan, sehingga pengalamannya dapat dipelajari serta direplikasi oleh daerah lain.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan, tetapi membangun keluarga yang mandiri, ekonomi nagari yang produktif, dan masyarakat yang memiliki masa depan lebih baik, ” tutup Irman.