BERITA TERBARU
Tanam Mangrove Berlanjut, Bang Azran Mendapat Kehormatan Wakili Anggota DPD RI di Setahun Green Democracy Komite II DPD RI Soroti Pengelolaan Energi yang Belum Optimal Beri Manfaat bagi Masyarakat Daerah BAZNAS Layani Khitan Gratis bagi Anak Keluarga Prasejahtera di Parigi Moutong Mahasiswa Apresiasi Respons Mentan Amran, Benahi Peternakan hingga Lawan Mafia Pangan Kementerian PU Lindungi Permukiman dari Resiko Banjir di Tiga Wilayah Aceh Terima Aspirasi Soal MBG, Ketua Komite III DPD RI Dorong Evaluasi Hingga Usulkan UU Khusus MBG dan Perhatian Bagi Daerah 3T Kunjungi PT Epson Industry, Wamenaker Minta Manajemen Jelaskan PKWT dan PHK Temui Mahasiswa Pukul 06.00, Mentan Amran Bongkar Persoalan Peternakan Kementerian PU Bangun 5 Jembatan Gantung di Jawa Barat, Perkuat Konektivitas Hingga ke Pelosok Laporan Masyarakat Bantu Kejar Mafia Pangan, Mentan Amran: Terima Kasih, Identitas Pelapor Dilindungi
PARLEMEN

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo Apresiasi Mentan Amran Bongkar Mafia Beras

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo Apresiasi Mentan Amran Bongkar Mafia Beras
dok. Kementan

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, mengapresiasi langkah Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman yang membongkar praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium.

Ia juga mengacungkan jempol atas keberanian Amran mencopot puluhan pejabatbya hingga membuka nomor pengaduan bagi masyarakat yang menemukan atau mengetahui praktik kecurangan tersebut.

Menurut Firman, keterbukaan Mentan Amran dalam menerima laporan masyarakat merupakan langkah penting untuk mengungkap praktik pengoplosan beras hingga ke akar-akarnya.

“Partisipasi publik diperlukan agar praktik curang yang merugikan konsumen tidak terus berulang,” katanya.

“Kasus beras oplosan memang harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Sudah betul Pak Mentan membagikan nomor aduan. Ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan praktik kecurangan,” tambahnya.

Firman menegaskan, praktik pengoplosan beras SPHP merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah yang menjadi sasaran utama program tersebut.

Ia bahkan menyebut para pelaku pengoplosan sebagai pihak yang tidak memiliki nurani karena tega mempermainkan kebutuhan pokok masyarakat demi keuntungan pribadi.

“Pelaku pengoplos memang biadab. Harus dihukum seberat-beratnya. Jangan sampai praktik oplos ini meluas dan merugikan ekonomi masyarakat kita,” katanya.

Firman menjelaskan, beras SPHP merupakan bagian dari program intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sekaligus memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses terhadap beras dengan harga terjangkau.

Karena itu, penyalahgunaan beras SPHP dengan mengemas ulang atau mengoplosnya menjadi beras premium merupakan tindakan yang mencederai tujuan program pemerintah.

“Negara sudah hadir untuk masyarakat, tetapi ada beberapa pelaku nakal yang sengaja mempermainkan ini. Sekali lagi, ini biadab,” tegasnya.

Ia berharap pengungkapan kasus tersebut tidak berhenti pada pelaku yang sudah ditemukan. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rantai distribusi, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik manipulasi beras.

Firman juga mengajak masyarakat memanfaatkan saluran pengaduan yang telah dibuka Kementerian Pertanian agar pengawasan terhadap distribusi beras semakin kuat.

“Jangan biarkan hak masyarakat kecil dipermainkan. Setiap laporan harus ditindaklanjuti dan siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” pungkasnya.