DPR Dorong Kesetaraan Gender, Keterwakilan Perempuan di Parlemen Asia Disorot

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nila Yani Hardiyanti menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi politik perempuan di kawasan Asia.

Hal itu disampaikan Nila dalam sesi “Situation of Women Parliamentarians in Asia” pada pertemuan Standing Committee on Social and Cultural Affairs Majelis Parlemen se-Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) di Dushanbe, Tajikistan, Jumat (25/9).

Dalam keterangan yang dimuat Parlementaria DPR RI, Nila menyebut keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan gender, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan demokratis.

“Kemajuan perempuan di dunia politik bukan sekadar isu kesetaraan, melainkan syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan demokratis di kawasan Asia,” kata Nila.

Mengacu pada data Inter-Parliamentary Union (IPU) per Agustus 2026, proporsi perempuan di parlemen Asia mencapai 22,3 persen. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata global sebesar 27,4 persen.

Nila menilai perempuan di Asia masih menghadapi berbagai hambatan untuk berpartisipasi dalam politik. Persoalan tersebut mencakup norma patriarki, stereotip gender, keterbatasan akses terhadap pendanaan politik, hingga minimnya perempuan dalam posisi strategis kepemimpinan partai.

Selain itu, ancaman kekerasan politik, pelecehan berbasis daring, serta beban pengasuhan keluarga turut menjadi tantangan bagi perempuan yang aktif di dunia politik.

Di tengah tantangan tersebut, Indonesia mencatat peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI. Pasca-Pemilu 2024, sebanyak 127 dari 580 kursi DPR RI ditempati perempuan atau sekitar 22 persen.

Nila juga memaparkan sejumlah langkah yang dilakukan Indonesia, seperti kebijakan kuota bakal calon 30 persen, penguatan Kaukus Perempuan Parlemen, pengawasan legislatif berperspektif gender, serta program peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi politisi perempuan.

DPR RI turut mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menjadi salah satu regulasi terkait perlindungan masyarakat dari kekerasan seksual.

Nila mengajak negara-negara anggota APA memperkuat kerja sama untuk menghapus hambatan struktural, memperluas kesempatan, dan memastikan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik di Asia.