Sepertiga Perusahaan Jepang Jadi Sasaran Serangan Siber Sepanjang 2026

Sebanyak sepertiga perusahaan di Jepang dilaporkan menjadi sasaran serangan siber sepanjang 2026. Serangan tersebut menargetkan sistem internal perusahaan maupun jaringan penyedia layanan eksternal yang mereka gunakan.

Temuan ini terungkap melalui survei Reuters di tengah meningkatnya kasus kebocoran data pelanggan yang menimpa sejumlah perusahaan besar di Jepang. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pertahanan digital dan menyiapkan langkah penanggulangan darurat.

Berdasarkan survei yang dilakukan Nikkei Research untuk Reuters, sekitar 10 persen perusahaan mengaku mengalami gangguan operasional akibat serangan siber. Sementara itu, 22 persen responden melaporkan serangan yang tidak menimbulkan kerugian terhadap aktivitas bisnis mereka.

Ancaman tersebut turut mendorong perusahaan meningkatkan anggaran keamanan siber. Sebanyak 3 persen responden memperkirakan anggaran mereka meningkat signifikan, sedangkan 59 persen memperkirakan kenaikan dalam jumlah moderat. Adapun 22 persen lainnya memperkirakan anggaran tidak banyak berubah.

Dalam upaya memperkuat perlindungan, sebanyak 63 persen perusahaan meningkatkan pelatihan karyawan dan pencegahan serangan phishing. Selain itu, 32 persen memperkuat penanganan ransomware serta pencadangan data, sementara 22 persen menerapkan pengelolaan informasi yang lebih ketat.

Survei tersebut dilakukan pada 27 Oktober hingga 6 November dengan menghubungi 508 perusahaan. Sebanyak 214 perusahaan memberikan tanggapan dengan syarat identitas mereka dirahasiakan.

Seorang manajer perusahaan tekstil mengatakan peningkatan investasi keamanan siber menjadi kebutuhan penting untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang.

“Ini (serangan siber) adalah pertarungan tanpa akhir. Namun, kami ingin berinvestasi sebanyak mungkin untuk meningkatkan keamanan kami,” ujarnya, dikutip dari CNA, Kamis (12/11).

Pemerintah Jepang sebelumnya juga mengumumkan paket darurat keamanan siber senilai 10 miliar yen pada Jumat (6/11). Kebijakan tersebut mencakup pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan pembentukan tim penyelamat siber.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menilai respons cepat sangat diperlukan untuk menghadapi serangan siber yang semakin berkembang dengan dukungan teknologi AI.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berencana membentuk tim ahli keamanan siber yang memanfaatkan AI untuk mendeteksi kelemahan jaringan dan membantu melawan peretas.

Selain itu, pemerintah akan membentuk tim penyelamat siber yang melibatkan sektor publik dan swasta. Tim tersebut bertugas memberikan penanganan awal serta membantu perusahaan memulihkan sistem setelah mengalami serangan.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pertahanan digital Jepang sekaligus mengurangi risiko kebocoran data yang mengancam perusahaan dan masyarakat.