MPR Jadwalkan Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember
DARIM.ID
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan rapat paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka digelar pada Rabu (2/12/2026). Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan dan fraksi MPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan rapat gabungan tersebut dihadiri sembilan pimpinan MPR serta perwakilan fraksi dari unsur DPR dan DPD. Pertemuan berlangsung tertutup untuk membahas mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026,” kata Muzani.
Selain menetapkan jadwal paripurna, rapat menghasilkan sejumlah keputusan lain. MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden yang nantinya dipilih dalam sidang paripurna.
MPR juga membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 5 persen dari seluruh anggota MPR. Tim tersebut bertugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan administrasi kedua calon yang diajukan Presiden.
Selain itu, dibentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang untuk mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.
Muzani menjelaskan MPR sebenarnya memiliki waktu maksimal 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran untuk menyelesaikan proses pemilihan. Batas waktu tersebut diperkirakan jatuh pada 10 Januari 2027.
Namun, pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden Prabowo sepakat agar proses pengisian jabatan tersebut dilakukan lebih cepat.
“Makin cepat makin baik,” ujarnya.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menggelar sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sesuai mekanisme yang disusun MPR, kedua calon akan menjalani verifikasi dokumen sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Dalam sidang paripurna, anggota MPR kemudian memberikan suara untuk menentukan satu nama.
Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih melalui Ketetapan MPR dan selanjutnya dilantik dalam sidang paripurna.
