Kelompok HAM Desak ICC Tangkap Donald Trump dan Marco Rubio soal Gaza

Kelompok hak asasi manusia (HAM) asal Amerika Serikat, Taxpayer Alliance Against Genocide (TAAG), mendesak Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio terkait konflik di Jalur Gaza, Palestina.

TAAG menuding Trump, Rubio, serta sejumlah pejabat senior Amerika Serikat terlibat dalam dugaan kejahatan Israel terhadap warga Palestina. Kelompok tersebut meminta ICC menyelidiki pemerintahan Trump atas dugaan membantu dan mendukung genosida, kejahatan perang, serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel di Gaza.

Dalam pengajuan kepada ICC, TAAG turut menyerahkan sejumlah bukti untuk mendukung tuduhan tersebut. Bukti itu mencakup surat pernyataan di bawah sumpah dari dokter yang bekerja di Gaza, kesaksian saksi mata, keterangan pelapor, rekaman video, hingga dokumen terkait dukungan militer, keuangan, diplomatik, dan politik AS terhadap Israel.

Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, turut menyoroti pentingnya penggunaan instrumen hukum internasional untuk menangani dugaan pelanggaran HAM.

“Hukum internasional tetap menjadi instrumen damai terakhir yang kita miliki untuk menghadapi ketidakadilan dan membuka jalan ke depan,” kata Albanese, dikutip dari Anadolu Agency, Rabu (11/11/2026).

“Alat hukumnya sudah tersedia. Yang kurang adalah keberanian politik untuk menggunakannya,” lanjutnya.

Meski demikian, pengajuan TAAG tidak serta-merta membuat ICC membuka penyelidikan atau menerbitkan surat perintah penangkapan. Jaksa ICC terlebih dahulu harus melakukan penilaian terhadap materi dan bukti yang disampaikan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Persoalan ini juga berpotensi menghadapi hambatan karena Amerika Serikat bukan negara anggota ICC dan tidak menandatangani Statuta Roma. Pemerintahan Trump selama ini juga menolak yurisdiksi pengadilan internasional tersebut.

Washington bahkan telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah hakim dan jaksa ICC dengan tuduhan melakukan tindakan ilegal dan tidak berdasar yang menargetkan AS serta Israel.

Pada Juli lalu, Rubio menyatakan pemerintah AS akan berupaya membubarkan ICC sedikit demi sedikit jika diperlukan.

Sebelumnya, pada November 2024, ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan terkait perang di Gaza. Namun, hingga kini keduanya belum ditangkap.