Google, Meta, dan TikTok Gugat Aturan Perlindungan Anak di Media Sosial California

Google, Meta, dan TikTok menggugat aturan baru perlindungan anak di media sosial yang diterbitkan pemerintah California, Amerika Serikat (AS). Ketiga perusahaan teknologi tersebut menilai regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Majelis Nomor 1709 (Assembly Bill 1709) melanggar kebebasan berbicara dan perlindungan hukum bagi platform digital.

Berdasarkan laporan Reuters, aturan tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan yang diperkenalkan Gubernur California Gavin Newsom pada awal tahun ini.

Regulasi itu melarang platform media sosial menawarkan fitur yang dinilai bersifat eksploitatif secara psikologis kepada pengguna anak di bawah umur. Kebijakan tersebut secara khusus menyasar fitur autoplay atau pemutaran video otomatis serta rekomendasi konten yang dipersonalisasi bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun.

Google, Meta, dan TikTok menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan berbicara. Mereka juga menyoroti Pasal 230 Communications Decency Act yang selama ini memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan teknologi terkait konten pihak ketiga di platform mereka.

Ketiga perusahaan kemudian mengajukan gugatan secara terpisah di sejumlah pengadilan California.

Dalam dokumen gugatannya, Meta menyatakan pemerintah negara bagian tidak memiliki kewenangan untuk mengatur keputusan editorial perusahaan yang berkaitan dengan penyajian konten kepada pengguna.

Google dan TikTok dilaporkan menyampaikan keberatan serupa terhadap regulasi tersebut.

Di sisi lain, Gubernur Gavin Newsom menegaskan perlindungan anak menjadi prioritas utama pemerintahannya. Ia menilai negara bagian perlu mengambil tindakan untuk mencegah dampak negatif teknologi terhadap generasi muda.

“Pemerintah negara bagian tidak akan tinggal diam ketika teknologi yang tidak diatur membahayakan anak-anak kita,” ujar Newsom.

Gugatan ketiga perusahaan saat ini masih berada pada tahap awal proses hukum. Organisasi nirlaba Electronic Frontier Foundation (EFF) juga mengkritik kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi mengancam privasi dan kebebasan berbicara.

Meski demikian, persoalan dampak media sosial terhadap anak terus menjadi perhatian di AS. Berbagai perusahaan teknologi menghadapi gugatan terkait dugaan kecanduan media sosial dan gangguan kesehatan mental pengguna muda.

Pemerintah sejumlah negara bagian pun mulai memperketat aturan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Langkah tersebut menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap perusahaan teknologi untuk bertanggung jawab atas keamanan pengguna di bawah umur.