Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria dalam rapat pleno tingkat I yang dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan. Tercatat delapan Pandangan Mini Fraksi menyampaikan persetujuan untuk disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI di Rapat Paripurna pada hari ini, Selasa 8 September 2026. Sebelumnya, dalam […]
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria didorong tidak hanya menjadi regulasi redistribusi tanah, tetapi juga instrumen negara untuk menyelesaikan konflik agraria yang bersifat struktural. Regulasi tersebut perlu memastikan kehadiran negara ketika masyarakat berhadapan dengan pihak yang memiliki posisi lebih kuat dalam penguasaan tanah. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Azis Subekti mengatakan konflik struktural […]
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengikuti Rapat Kerja bersama Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI), di Gedung Nusantara I, Jakarta pada Selasa (01/09/2026). Rapat ini membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria sekaligus menghimpun masukan dari lembaga lintas sektor […]
Suara dukungan sekaligus teguran kini datang dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) secara resmi meminta Pimpinan DPR RI untuk membuktikan komitmen politik yang telah disampaikan kepada masyarakat terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Janji untuk menyelesaikan RUU tersebut paling lambat pada 15 Desember 2026 kini harus diwujudkan dalam […]
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki babak krusial. Komisi III DPR RI secara resmi menetapkan 13 jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset dalam rancangan undang-undang tersebut. Keputusan ini diambil setelah mendengar masukan dari para ahli, masyarakat, dan mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepastian hukum. RUU ini ditargetkan disahkan menjadi undang-undang paling lambat […]
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan perlu disusun dengan menjadikan kondisi geografis sebagai dasar utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Menurut Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief, daerah yang wilayahnya tersebar di banyak pulau menghadapi beban pelayanan dan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Pandangan tersebut disampaikan Hendry Munief dalam kunjungan kerja […]
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menargetkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat pada Desember 2026. RUU ini menjadi instrumen hukum baru yang memberi kewenangan negara untuk merampas aset yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana, terutama korupsi, sekaligus memperkuat upaya pemulihan kerugian negara. Pembahasan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR […]
KAMIS, 27 Agustus 2026, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, akan menjadi pusat perhatian nasional. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Dua poin utama menjadi jantung aspirasi massa: mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan […]
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyampaikan pandangannya terkait pembahasan RUU Migas dan penguatan ketahanan energi nasional. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) memasuki babak baru. Dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 18 Agustus 2026, seluruh fraksi di DPR menyepakati pembahasan RUU Migas sebagai inisiatif DPR. Wakil Ketua […]
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyelesaikan Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025. Seluruh fraksi menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU P2 APBN TA 2025 ke Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna DPR RI. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya […]
