Kepala BGN Sudaryono: Kini Insentif Lebih Adil, Proporsional, dan Efisien

Jakarta, DARIM.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmen BGN dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola secara efisien, tepat guna, dan dikonversikan secara optimal menjadi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mengatakan, penataan skema insentif bagi mitra penyelenggara MBG dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, keadilan, dan proporsionalitas. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran negara tetap akuntabel sekaligus memberikan kepastian usaha yang wajar bagi para mitra.

“Intinya adalah efisiensi, kemudian keadilan, di dalamnya lebih adil, proporsional. Yang jelas kita ingin bahwa setiap APBN, anggaran itu dikelola dengan benar, dikonversi menjadi MBG dengan benar,” ujar Mas Dar pada Senin (5/10)

Mas Dar menjelaskan, skema insentif perlu dirancang secara proporsional dengan mempertimbangkan kapasitas dapur, jumlah penerima manfaat, serta besaran investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing mitra. Dengan demikian, tidak terjadi pembayaran yang berlebihan ketika kapasitas penerima manfaat suatu dapur tidak sebanding dengan besaran insentif yang diterima.

“Dengan insentif Rp2000, ini artinya ada jaminan keuntungan. Tidak bisa untung besar, tapi tidak rugi. Tidak bisa untung besar sekali, tidak bisa, tidak boleh,” katanya.

Menurut Mas Dar, karakter MBG berbeda dengan kegiatan usaha yang mengandalkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Program ini merupakan layanan rutin dengan aktivitas yang berlangsung setiap hari, sehingga keberlanjutan menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan kemitraan.

“MBG ini kalau semacam kegiatan utilitas. Utilitas itu rutin, harian, tapi kemudian pengembaliannya atau untungnya tidak gede,” tutur Mas Dar.

Ia menegaskan, BGN tetap menghargai investasi yang telah dikeluarkan para mitra untuk mendukung penyelenggaraan MBG. Namun, hubungan kemitraan harus berjalan dalam koridor yang sehat dan berkeadilan, sehingga kepentingan mitra tetap diperhatikan tanpa mengesampingkan tanggung jawab negara dalam mengelola uang publik.

“Saya sebagai Kepala Badan, saya komit, kita berlaku adil. Intinya mitra ini adalah mitra. Dia sudah keluar biaya, dia sudah bangun dapur. Kami pastikan bahwa kami memperlakukan mitra itu sebagai mitra. Cuman memang itu tadi, tidak bisa, tidak mungkin rugi, tapi tidak bisa untung gede-gedean,” tegasnya.

Selain aspek pembiayaan, BGN juga melakukan penataan data penerima manfaat untuk memastikan pelayanan MBG benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Data penerima manfaat terus diperbarui agar jumlah makanan yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai dengan jumlah penerima yang sebenarnya.

Mas Dar menjelaskan, pembaruan data diperlukan agar penerima manfaat dapat teridentifikasi secara jelas, termasuk berdasarkan identitas dan satuan pendidikan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun sistem penyaluran yang lebih tertib dan memungkinkan pemantauan perkembangan penerima manfaat dari waktu ke waktu.

“Kita ingin betul-betul by name, by address, BNBA-nya itu betul-betul benar. Kenapa? Karena kita mau tracing. Si Hasan, Budi, Ali, Siti, sebelum diberi MBG sama setelah diberi MBG itu perkembangannya bagaimana,” jelasnya.

Menurut Mas Dar, pembenahan sistem dan data memang membutuhkan proses serta menghadirkan kompleksitas tersendiri. Namun, langkah tersebut merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola MBG agar program dapat berjalan semakin tepat sasaran.

“Ini harus kita lakukan karena ini cara yang benar. Kalau kemarin yang mudah itu ternyata tidak mudah di belakangnya jadi persoalan. Nah, ini kita beresin,” ujarnya.

BGN juga terus melakukan evaluasi terhadap operasional dapur, termasuk aspek kapasitas, keamanan pangan, dan kelayakan layanan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap SPPG mampu memenuhi standar yang ditetapkan dalam penyelenggaraan MBG.

Mas Dar menegaskan bahwa kualitas dan keamanan pangan merupakan bagian yang tidak dapat dikompromikan dalam pelaksanaan program.