BERITA TERBARU
BGN Pastikan Gaji Pengawas Gizi dan Keuangan Tak Dipotong dari Anggaran Operasional Rp3.000 Mentan Amran Dorong FKPPI Gerakkan Ekonomi Anggota Lewat Pertanian BAZNAS RI: Bantuan KSrelief Perkuat Pemulihan Penyintas Gempa NTT Kementerian PU Dorong INACOLD Perkuat Tata Kelola Bendungan Nasional, 945 Ahli Tersertifikasi Perkuat Hubungan Indonesia–Rusia, DPD RI Dorong Kolaborasi Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Beruntung Indonesia Sudah Swasmbada, Dunia kini Terancam Krisis Beras Akibat El Niño Irman Gusman Dorong Agam Jadi Percontohan Nasional Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari Paviliun Wonderful Indonesia Raih “Best Stand Design in Asia” pada bursa pariwisata dunia WTM London 2026 Menaker Buka Pelatihan Vokasi Nasional untuk 2.000 Peserta di Cirebon Kementerian PU Percepat Normalisasi Sungai dan Perbaiki Tanggul di 5 Kabupaten Aceh
PARLEMEN

Senator Azhari Cage Bawa Persoalan Bendera Bulan Bintang dalam Paripurna DPD RI

Senator Azhari Cage Bawa Persoalan Bendera Bulan Bintang dalam Paripurna DPD RI
dok. DPD RI

Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP MAP, mengejutkan para senator seluruh Indonesia dengan menyampaikan persoalan bendera Aceh dalam sidang paripurna DPD RI yang berlangsung Selasa 3 November 2026. Persoalan ini dibahas dalam sidang Paripurna ke 4 DPD RI masa sidang ke II Tahun 2026-2027.

Sebagaimana yang perlu diketahui, yang dimaksud dengan bendera Aceh, sesuai qanun, adalah bendera bulan bintang.

“Terimakasih pimpinan. Saya diamanahkan masyarakat Aceh yang menyerahkan bendera Aceh, untuk diminta agar polemic bendera Aceh diselesaikan,” ujar Azhari Cage.

“Kenapa saya katakan demikian? karena polemic yang terjadi [saat-red] ini [soal bendera-red] akan menganggu perdamaian di Aceh.”

“Dasar hukummnya sangat jelas. Pertama, MoU Helsinki, poin 1.1.5 menyebutkan bahwa Aceh berhak memiliki bendera sebagai lambang kekhusuan di Aceh. Dan di dalam UUPA, pasal 246 bahwa bendera merah putih adalah bendera nasional berdasarkan UUD 1945. Selain bendera merah putih, pemerintah Aceh memiliki bendera sebagai bentuk kekhususan Aceh. Bendera daerah Aceh serta bukan symbol kedaulatan di Aceh.”

Di Aceh, kata Azhari Cage, juga sudah ada qanun atau Perda nomor 3 tahun 2013 tentang bendera Aceh.

“Saat ini, masyarakat Aceh mengibarkan bendera Aceh [bulan bintang-red]. Dalam maulid. Oleh karena itu, saya meminta pimpinan DPD RI untuk meminta kepada pemerintah agar polemic ini diselesaikan,” kata Azhari Cage.

“Kita [Negara Indonesia-red lahir dari berbagai macam perbedaan dan daerah. Perbedaan jangan menjadi alergi bagi pemerintah pusat terhadap Daerah Daerah yang memiliki kewenangan keistimewaan dan kekhususan,bukan kah itu sudah ada dalam bhinneka tunggal Ika ? Walau berbeda2 tapi tetap satu

Kata dia, di dunia modern, Indonesia terbentuk dari berbagai perbedaan yang apabila diukur [luasnya-red] terbentang dari Portugal sampai Pakistan dan lebih kurang terdiri dari lebih kurang 1300 suku bangsa.

“Perbedaan ini jangan dipandang sebagai kebencian. Perbedaan harus di pandang sebagai sebuah kebanggaan selaku bangsa yang besar,” ujarnya lagi.

“Saya sangat berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan sebaik-baiknya,” kata dia.

Sikap dan keberanian Azhari Cage yang berani membahas persoalan bendera Aceh yang dianggap sensitif dalam paripurna DPD RI mendapat tepukan amplus dari para senator yang hadir.