Mentan Amran Ungkap Dugaan Pengoplosan 600 Ton Beras SPHP di Jakarta

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik pengoplosan 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang kemudian dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Kasus tersebut terungkap di sebuah lokasi di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10).

Amran mengatakan, beras SPHP merupakan beras yang mendapatkan subsidi pemerintah dan seharusnya dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Namun, beras tersebut diduga dioplos dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga Rp17.000 per kilogram.

“(Ini yang dioplos beras) SPHP. Yang disubsidi pemerintah. Harusnya harganya ini Rp12.500 (per kg), dijual Rp17 ribu, dioplos. Jadi beras premium,” ujar Amran dalam konferensi pers di lokasi, Rabu (28/10).

Menurut Amran, temuan 600 ton beras tersebut masih merupakan laporan awal. Ia menduga jumlah beras yang terlibat dalam praktik tersebut berpotensi lebih besar, tetapi angka pastinya masih perlu dipastikan melalui penyelidikan lebih lanjut.

Dalam pengungkapan kasus ini, seorang tersangka dilaporkan telah ditangkap. Amran meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam rantai distribusi beras tersebut.

Ia juga menyebut adanya informasi awal mengenai dugaan sumber beras dari gudang Bulog di kawasan Kelapa Gading. Namun, informasi tersebut masih perlu diverifikasi dan belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa pihak tertentu telah terlibat.

Amran menegaskan, apabila nantinya ditemukan pegawai Bulog maupun Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat, mereka harus diberi sanksi tegas, termasuk pemecatan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, subsidi beras SPHP ditujukan untuk membantu masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program pemerintah. Dugaan pengoplosan dan penjualan dengan harga lebih tinggi dinilai berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari program tersebut.

Hingga kini, nilai kerugian akibat dugaan praktik pengoplosan beras itu belum dihitung. Aparat masih perlu mendalami mekanisme pengoplosan, asal pasokan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.