BERITA TERBARU
Menaker Ungkap Enam Karakteristik Lulusan yang Dibutuhkan Industri UMP Lampung 2027 Naik 7,79 Persen, Kini Tembus Rp3,28 Juta Di Tengah Dinamika Politik Internasional, Senator Filep: Lebih dari Diplomasi, Otsus Harus Perkuat Keadilan Bagi Papua Kemnaker Verifikasi Mitra Penyelenggara MagangHub Batch 3B hingga 27 November Sejalan Arahan Presiden Prabowo, TEP Unair Ubah Limbah Ternak Jadi Peluang Ekonomi di Prafi Dukung Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan Pangan, BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta Iran Siap Luncurkan Rudal ke Wilayah Baru Jika Diperintahkan, AS Jadi Sorotan PSM Makassar Pincang Jelang Hadapi Persija Jakarta, Darije Kalezic Minta Pemain Tampil Maksimal Katon Bagaskara dan Warga Kebayoran Baru Patungan Beli Pompa Air untuk Atasi Banjir 148 Orang Jatuh Sakit di Kapal Pesiar Karibia, Norovirus Diduga Jadi Penyebab
TREN

UMP Lampung 2027 Naik 7,79 Persen, Kini Tembus Rp3,28 Juta

UMP Lampung 2027 Naik 7,79 Persen, Kini Tembus Rp3,28 Juta
dok. blog bank mega

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 7,79 persen. Dengan kenaikan tersebut, UMP Lampung tahun depan mencapai Rp3.285.152,48 atau meningkat sekitar Rp237 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengatakan pembahasan penetapan UMP 2027 telah rampung. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat antara Pemprov Lampung, Dewan Pengupahan, serta sejumlah pihak terkait.

“Jadi pembahasan UMP 2027 untuk Lampung sudah selesai, dan kenaikannya secara persentase sebesar 7,79 persen dari upah minimum provinsi tahun 2026 dengan nominal kenaikannya sebesar Rp237.418,48,” ujar Agus saat dihubungi di Bandarlampung, seperti dikutip Antara, Jumat (20/11).

Agus menjelaskan penetapan kenaikan upah minimum tersebut menggunakan nilai alfa sebesar 0,8. Besaran kenaikan itu juga telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Lampung.

Meski keputusan sudah disepakati, pengumuman resmi UMP 2027 masih menunggu penyelesaian proses administrasi pemerintahan.

“Ini sudah disetujui oleh Gubernur Lampung dan akan dipublikasikan setelah selesai proses administrasi,” katanya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa UMP merupakan salah satu bentuk jaring pengaman (safety net) bagi pekerja. Oleh karena itu, seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Lampung wajib mematuhi ketentuan upah minimum tersebut.

Namun, ketentuan UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja yang telah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun harus mendapatkan pengaturan upah berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan.

“Upah minimum provinsi ini berlaku untuk pekerja di bawah satu tahun. Jadi untuk yang di atas satu tahun, maka nanti harus menetapkan struktur upah dan skala upah. Ini dikecualikan untuk usaha mikro kecil,” jelas Agus.

Sebagai perbandingan, Pemprov Lampung sebelumnya menetapkan UMP 2026 sebesar Rp3.047.734.

Dengan kenaikan sebesar 7,79 persen, UMP 2027 diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus memberikan kepastian mengenai standar pengupahan di Provinsi Lampung.