UMP DKI Jakarta 2027 Resmi Naik 7,1 Persen, Kini Tembus Rp6,13 Juta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen atau bertambah Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya berada di angka Rp5.729.876.
Penetapan UMP Jakarta 2027 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.
Pramono mengumumkan keputusan tersebut saat memberikan keterangan di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (20/11). Ia menyebut penetapan upah minimum tersebut merupakan hasil pembahasan antara pemerintah daerah, perwakilan buruh, dan pengusaha.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (keputusan gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono, seperti dikutip Antara.
Kenaikan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai 6,1 persen.

Pramono mengatakan kebijakan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan. Menurutnya, penetapan upah tidak hanya memperhatikan kesejahteraan pekerja, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan dunia usaha.
Ia menjelaskan proses pembahasan UMP 2027 berlangsung selama tiga hari. Meski batas waktu penyelesaian sebenarnya masih tersedia hingga Sabtu, pemerintah daerah bersama perwakilan buruh dan pengusaha berhasil mencapai kesepakatan lebih awal.
“Terus terang, saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” jelasnya.
Dengan penetapan tersebut, UMP DKI Jakarta 2027 resmi meningkat menjadi Rp6,13 juta per bulan. Kebijakan ini menjadi perhatian bagi pekerja dan pelaku usaha di Ibu Kota karena akan menjadi acuan upah minimum provinsi pada tahun mendatang.
Besaran kenaikan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keseimbangan iklim usaha di Jakarta.


