Pemerintah Kejar Kekurangan Pajak Rp514 Triliun, DJP Bakal Genjot Penagihan hingga Akhir Tahun
Pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi target penerimaan pajak 2026. Hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan sebesar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini. Angka tersebut diperlukan untuk mencapai outlook penerimaan pajak akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN 2026 senilai Rp2.357,7 triliun.
Suahasil meminta dukungan masyarakat untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan penerimaan tersebut. Menurutnya, pajak yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai berbagai belanja negara.
Untuk mengejar kekurangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan diperkirakan akan mengoptimalkan penagihan terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar.
Kepala Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz, menilai sektor perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan berpotensi menjadi sumber penerimaan terbesar dalam waktu dekat.
Menurutnya, DJP perlu meningkatkan collection rate dengan mencocokkan faktur, bukti potong, dan setoran pajak guna menemukan kewajiban yang belum dilaporkan atau dibayarkan secara penuh.

Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman, menilai penagihan utang pajak yang telah jatuh tempo menjadi langkah paling realistis. Pemeriksaan juga perlu diarahkan pada wajib pajak yang memiliki indikasi kurang bayar dalam jumlah besar.
Ia memperkirakan aktivitas pemeriksaan dan penagihan akan meningkat melalui pencocokan data sistem Coretax dengan informasi dari pihak ketiga.
Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan pemerintah agar tidak mengejar target penerimaan dengan memberikan tekanan berlebihan kepada wajib pajak yang sudah patuh.
Ia menilai perusahaan besar perlu diawasi berdasarkan risiko transaksi, sedangkan pelaku UMKM membutuhkan prosedur perpajakan yang sederhana dan kepastian aturan.
Syafruddin juga mendorong pemerintah mempercepat restitusi pajak yang sah agar modal kerja perusahaan tidak tertahan.
Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak harus tetap memperhatikan kondisi dunia usaha. Tekanan berlebihan justru berisiko menghambat produksi dan konsumsi sehingga dapat memengaruhi penerimaan negara dalam jangka panjang.


