Irman Gusman: Diplomasi Indonesia Tak Bisa Lagi Hanya Berpusat di Jakarta, Daerah Harus Mendunia
Jakarta, DARIM.ID – Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, mendorong pen
guatan diplomasi daerah agar potensi dan kepentingan wilayah Indonesia menjadi bagian dari kerja sama internasional.
Menurutnya, diplomasi Indonesia tidak bisa lagi hanya berpusat di Jakarta, terlebih di tengah perubahan geopolitik global yang menuntut kolaborasi lebih luas.
Gagasan tersebut disampaikan mantan Ketua DPD RI dua periode itu dalam seminar bertajuk “Peran Middle Power Indonesia: Memperkuat Multilateralisme melalui Diplomasi Parlemen DPD RI” yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Lebih lanjut, politikus senior Miang itu menilai, diplomasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif seiring semakin aktifnya pemerintah dalam hubungan internasional.
Ia mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali prinsip-prinsip Dasasila Bandung yang tetap relevan sebagai landasan membangun tatanan dunia yang damai dan berkeadilan.
“Prinsip-prinsip Dasasila Bandung itu luar biasa dan tetap relevan. Karena itu, bagaimana kita di DPD bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri,” ujar anggota BKSP DPD RI tersebut.
Menurutnya, perubahan pendekatan diplomasi pemerintah harus direspons DPD RI dan DPR RI melalui langkah yang lebih terarah. Indonesia perlu memperluas kolaborasi global, terutama dalam bidang ekonomi, perubahan iklim, dan berbagai isu strategis lainnya.
Sebagai negara middle power, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi penghubung dan penggerak kerja sama antarnegara. Namun, Irman mengingatkan bahwa peran tersebut membutuhkan keterlibatan daerah, bukan hanya pemerintah pusat.
“Ini sudah menjadi era ketika kita tidak bisa lagi terlalu melihat ke dalam. Posisi DPD harus tepat, bagaimana kekuatan kepala daerah juga menjadi bagian dari lembaga kerja sama yang nantinya berskala global,” katanya.
Karena itu, Ketua Dewan Pengawas DPP Ikatan Masyarakat Minang itu mendorong pemerintah daerah memiliki perangkat atau pejabat khusus yang menangani hubungan luar negeri dan kerja sama internasional.
Irman mencontohkan Korea Selatan yang mengembangkan kapasitas hubungan internasional hingga tingkat pemerintah daerah.
“Harusnya, sebagaimana di Korea, ada perangkat yang menangani hubungan luar negeri di setiap daerah. Kenapa tidak ada kepala hubungan luar negeri?” ujarnya.
Dewan Pakar Ekonomi dan UMKM PP Muhammadiyah itu menilai, penguatan diplomasi daerah dapat membuka peluang kerja sama internasional di bidang investasi, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.
Dengan demikian, potensi daerah dapat terhubung langsung dengan jejaring global, tetap dalam koridor kebijakan politik luar negeri nasional.
Seminar tersebut turut menghadirkan Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Ketua BKSP DPD RI Yashinta Sekarwangi Mega, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Founder sekaligus Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Denny Abdi.
Forum ini juga membahas pengembangan Forum Senat Asia Tenggara (FSAT) dan persiapan penyelenggaraan ISC ke-3 di Jakarta pada 2027.


