Kemenpar Perkuat Kolaborasi Libatkan 38 Kementerian/Lembaga Susun RIPPARNAS 2027–2045

Jakarta, DARIM.ID – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkolaborasi melibatkan 38 kementerian/lembaga (K/L) dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045 guna mewujudkan pembangunan pariwisata yang terarah, terpadu, berkualitas, dan berkelanjutan.

Kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan kepariwisataan nasional memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, dalam sambutannya pada acara “Kick-off Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2027–2045” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (10/11/2026), menyampaikan penyusunan RIPPARNAS merupakan amanat Undang-Undang Kepariwisataan sekaligus langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan pariwisata nasional jangka panjang.

“Pembangunan kepariwisataan tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya oleh satu sektor. Pariwisata merupakan sektor multisektor yang membutuhkan dukungan dan keterpaduan berbagai bidang pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan RIPPARNAS memerlukan kontribusi, sinergi, dan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat saling mendukung,” kata Bayu Aji.

Ia menjelaskan, RIPPARNAS berperan strategis sebagai landasan dan pedoman pembangunan kepariwisataan nasional bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga pengelola destinasi. Dokumen perencanaan jangka panjang ini diharapkan memastikan pembangunan pariwisata berlangsung secara terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Menurut Bayu, pembangunan kepariwisataan berkaitan erat dengan berbagai sektor, mulai dari pengembangan destinasi, infrastruktur dan konektivitas, transportasi, lingkungan hidup, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, investasi, pemberdayaan masyarakat, hingga ekonomi kreatif.

“Melalui pelibatan 38 kementerian/lembaga, kami berharap setiap sektor dapat memberikan masukan, informasi, serta pandangan mengenai kebijakan dan program yang dimiliki. Kontribusi tersebut sangat penting untuk memastikan RIPPARNAS yang disusun menjadi pedoman bersama dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan kepariwisataan Indonesia hingga 2045,” kata Bayu.

Lebih lanjut, penyusunan RIPPARNAS diarahkan untuk mewujudkan pariwisata berkualitas yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, memperluas manfaat bagi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya. Arah pembangunan tersebut sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Bayu Aji juga menekankan pentingnya keselarasan RIPPARNAS dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dengan demikian, RIPPARNAS diharapkan tidak hanya menjadi pedoman pemerintah pusat, tetapi juga menjadi acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan di wilayah masing-masing.

“RIPPARNAS ini sangat dinantikan oleh pemerintah daerah sebagai panduan dalam merencanakan pembangunan kepariwisataan. Kami berharap dokumen ini nantinya dapat menjadi arah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujar Bayu.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini Mohamad Paham menambahkan, melalui kegiatan _kick-off meeting_ ini, Kementerian Pariwisata mengajak seluruh kementerian/lembaga berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan penyusunan RIPPARNAS, termasuk memberikan masukan serta menyelaraskan program sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pembangunan kepariwisataan nasional yang berkualitas, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Martini.

Kegiatan ini juga menghadirkan diskusi panel bersama Direktur Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Bappenas, Wahyu Wijayanto; Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol. Dr. Yade Setiawan Ujung; Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Achmad Fahrurazi.

Hadir pula Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Muhamad Mawardi; Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Warsito; serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Digital Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Okto Irianto.