BERITA TERBARU
Kemenpar Optimalkan Music Tourism Lewat Konser Guns N’ Roses dan BTS untuk Promosi Pariwisata Indonesia BAZNAS RI: Tata Kelola Akuntabel Jadi Kunci Kepercayaan Muzaki MPR Jadwalkan Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember Kelompok HAM Desak ICC Tangkap Donald Trump dan Marco Rubio soal Gaza Ketua Komite III DPD RI Motivasi Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa ADik se-Jatim, Kembangkan Diri dan Bersiap Bangun Daerah Hadapi Disrupsi Industri, Kemnaker Siapkan Tiga Prioritas Ketenagakerjaan DPD RI Dorong Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah, Perkuat Peran Strategis BULD Kisruh Futsal Nasional Memanas, Ketum FFI Michael Victor Siap Dipanggil PSSI Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Hulu Energi Catatkan Temuan Sumber Daya 2C Sebesar 333 Juta Barel Setara Minyak Hingga Akhir September 2026 BP Tapera dan Muhammadiyah Perkuat Sinergi Pembiayaan Perumahan melalui PKS RumahMu
NASIONAL

BP Tapera Percepat Gagasan FLPP Tenor 40 Tahun

BP Tapera Percepat Gagasan FLPP Tenor 40 Tahun
dok. BP Tapera

BP Tapera menggelar rapat koordinasi di Kantor BP Tapera, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026), untuk mempercepat penyesuaian skema pengelolaan Dana FLPP bagi rumah tapak dan rumah susun umum.

Rapat tersebut membahas rencana perpanjangan tenor pembiayaan hingga 40 tahun. Untuk rumah tapak, skema yang dibahas mempertahankan bunga 5 persen, sedangkan rumah susun menggunakan bunga 6 persen dengan porsi pendanaan 75:25.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya mendorong satu skema terlebih dahulu agar kebijakan dapat segera diterapkan. “Jadi saat ini kita tawarkan single skema saja. Tenornya kita perpanjang sampai 40 tahun, dari rumah tapak maupun rumah susun,” ujar Heru.

Sementara itu, data BP Tapera mencatat realisasi penyaluran FLPP hingga 31 Agustus 2026 mencapai 139.945 unit dengan nilai penyaluran sekitar Rp17,41 triliun.

Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP, Budi Permana, menekankan pentingnya kolaborasi dan kejelasan timeline agar kebijakan tersebut segera dapat dinikmati masyarakat.

“Kita juga perlu timeline-nya, supaya kita juga punya ukuran, sehingga kita bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kebijakan ini bisa segera diimplementasikan,” kata Budi.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, OJK, Perumnas, Danantara, serta sejumlah bank penyalur FLPP.

📝
Catatan Koreksi/Pembaruan