Penuhi Layanan Dasar Pascabanjir Parigi Moutong, Kementerian PU Tangani Akses Trans Sulawesi hingga Normalisasi Sungai

Parigi Moutong, DARIM.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani dampak banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sejak 27 Agustus 2026. Penanganan difokuskan pada pemulihan konektivitas jalan, penanganan longsor, normalisasi sungai, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Banjir dan longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan data Pos Curah Hujan Toboli, tercatat curah hujan mencapai 96,9 mm/hari pada periode 25 Agustus 2026. Sementara itu, Pos Curah Hujan Donggulu mencatat 51,8 mm/hari pada 27 Agustus 2026. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sungai meluap dan menggenangi permukiman serta akses jalan masyarakat.

Pada Ruas Sinei–Ampibabo, Kecamatan Kasimbar, banjir dan longsor terjadi di enam titik, yakni STA 14+050, STA 28+600, STA 30+200, STA 30+300, STA 31+300, dan STA 31+500. Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah langsung melakukan penanganan di titik-titik terdampak. Hingga 28 Agustus 2026, seluruh titik dapat dilewati kembali sehingga konektivitas masyarakat dan lalu lintas pada ruas tersebut berangsur pulih.

Penanganan juga dilakukan pada Jembatan Peningka yang sebelumnya mengalami kerusakan hingga menyebabkan akses terputus. Pada 29 Agustus 2026, Kementerian PU memasang jembatan sementara atau Jembatan Bailey tipe double panel sepanjang 15 meter, yang dilanjutkan dengan pemasangan lantai jembatan dan penimbunan oprit. Seluruh rangkaian penanganan kini telah selesai sehingga Jembatan Peningka kembali fungsional dan lalu lintas dapat berjalan normal.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kesiapsiagaan infrastruktur dan sumber daya Kementerian PU menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan bencana di berbagai daerah. Menurut Menteri Dody, kecepatan respons diperlukan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar di tengah kondisi pascabencana.

“Begitu terjadi bencana, kita harus segera bergerak di lapangan. Yang utama adalah memastikan akses masyarakat tetap terlayani. Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait agar penanganan berjalan cepat,” kata Menteri Dody.

Selain pemulihan konektivitas, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu melakukan penanganan terhadap sungai yang terdampak banjir di Kecamatan Kasimbar. Normalisasi dilakukan pada Sungai Donggulu dan Sungai Suranga yang berada di wilayah Desa Labuan Donggulu, Laemanta, Laemanta Utara, dan Peningka. Kedua sungai tersebut merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Donggulu dan Suranga pada Wilayah Sungai Parigi–Poso yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Tim Satgas Bencana BWS Sulawesi III Palu telah melakukan survei dan asesmen untuk mengetahui kondisi infrastruktur serta sungai terdampak. Saat ini, normalisasi sungai dilakukan menggunakan excavator untuk membantu meningkatkan kapasitas aliran dan mengurangi potensi genangan, termasuk menyiagakan trailer, pompa, serta bahan banjiran yang dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

Di sisi lain, Kementerian PU juga turut memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara. Meskipun banjir telah surut dan arus lalu lintas kembali normal hingga 29 Agustus 2026, layanan air PAMSIMAS belum kembali mengalir secara normal akibat kerusakan jaringan pipa yang terdampak banjir.

Saat ini Tim Tanggap Darurat Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Tengah telah mengirimkan dua unit Mobil Tangki Air (MTA) untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat. Sebanyak 16.000 liter air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak pada Sabtu (29/8/2026), sebagai bagian dari dukungan Kementerian PU dalam masa tanggap dan pemulihan pascabencana.

Kementerian PU terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD Kabupaten Parigi Moutong, pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk memastikan penanganan infrastruktur dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kasimbar mulai 29 Agustus hingga 11 September 2026.