BERITA TERBARU
Pemerintah Kejar Kekurangan Pajak Rp514 Triliun, DJP Bakal Genjot Penagihan hingga Akhir Tahun Kementerian PU Lakukan Survei Geoteknik, Siapkan Desain Pile Slab untuk Jalan Nasional Simpang Obor, Siak Dukung Swasembada Pangan, Wamentan Alim Bahas Penguatan Kemitraan dengan IFAD Geger! Ikan ‘Zombi’ Bermunculan di Sungai Mekong, Diduga Akibat Limbah Tambang Erling Haaland Menggila! Borong 6 Gol dan Jadi Pahlawan Norwegia Lolos Dramatis ke Perempat Final Go Kyung-pyo Hiatus Usai Terlibat Kasus Mengemudi Mabuk BAZNAS RI Raih Tiga Penghargaan SWA Award 2026 Bidang Layanan, Kepuasan Publik, dan Pemasaran Digital BRI Perkuat Dukungan terhadap Program Prioritas Pemerintah, Hadirkan Kontribusi Nyata bagi Pembangunan Nasional Kemendes Targetkan Farmer to Farmer Visit Program TEKAD Majukan Desa di Halbar hingga Lintas Negara Kemnaker Perluas Kuota Pelatihan Vokasi bagi Penyandang Disabilitas
DAERAH

Kemnaker Perluas Kuota Pelatihan Vokasi bagi Penyandang Disabilitas

Kemnaker Perluas Kuota Pelatihan Vokasi bagi Penyandang Disabilitas
dok. Kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperluas akses pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD). Langkah ini ditempuh untuk memperbesar peluang penyerapan pekerja disabilitas ke sektor formal.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, saat membuka Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui Job Portal, Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).

Cris mengungkapkan berdasarkan data Sakernas Agustus 2025 dalam Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia, dari 1.173.066 pekerja disabilitas, baru 33,58 persen (393.916 orang) yang terserap di sektor formal. Mayoritas, yakni 66,48 persen (779.150 orang), masih bekerja di sektor informal.

“Sebagian besar pekerja penyandang disabilitas masih berada di luar hubungan kerja yang berkepastian. Masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan kerja inklusif,” ujar Cris Kuntadi.

Ia menjelaskan, belum optimalnya pemenuhan kuota kerja disabilitas (minimal 1 persen di perusahaan swasta dan 2 persen di instansi pemerintah/BUMN/BUMD sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016) bukan karena kurangnya kemampuan penyandang disabilitas, melainkan akibat belum tepatnya link and match, kesiapan keterampilan dan sertifikasi, minimnya akomodasi yang layak, serta stigma di tempat kerja.

Untuk menutup kesenjangan kompetensi tersebut, Kemnaker menggencarkan perluasan LPK inklusi, menyediakan afirmasi kuota peserta disabilitas di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK), dan mengembangkan BKK di SLB, SMK, serta LPK.

“Kemnaker juga memperkuat kemitraan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), Parakerja, organisasi penyandang disabilitas, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI),” katanya.

Cris Kuntadi meminta SLB, LPK inklusi, dan organisasi penyandang disabilitas memperkuat kurikulum pelatihan agar selaras dengan kebutuhan industri, khususnya keterampilan digital dan soft skill, disertai pendampingan (job coaching) dari tahap pra- hingga pasca-penempatan.

“TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia,” tegasnya.

Melalui forum one stop link and match di Bekasi ini, peserta menyepakati tindak lanjut terukur berupa pemetaan kompetensi pencari kerja serta penyusunan rencana pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan guna memastikan TKPD siap bersaing di pasar kerja formal.