BERITA TERBARU
Kementerian PU Pulihkan Kawasan Rumah Huntara 4 di Aceh Tamiang Pascabanjir dan Perbaiki Tanggul Sungai Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027 Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tak Gentar Hadapi Mafia Pangan Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data Perkuat Peran Kadin melalui RUU Kadin, Pemerintah Serahkan Daftar Inventarisasi Masalah Dulu Dibuang dan Dibakar, Warga Kampung Weri Kini Bisa Olah Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto Jelang Nataru, Komite II DPD RI Dorong Kemenhub Pastikan Transportasi Aman dan Konektivitas Daerah Terjamin
DAERAH

Kementerian PU Pulihkan Kawasan Rumah Huntara 4 di Aceh Tamiang Pascabanjir dan Perbaiki Tanggul Sungai

Kementerian PU Pulihkan Kawasan Rumah Huntara 4 di Aceh Tamiang Pascabanjir dan Perbaiki Tanggul Sungai
dok. Kementerian PU

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, salah satunya memulihkan kondisi lingkungan sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di kawasan Rumah Hunian Sementara (Huntara) 4 yang sempat terendam banjir.

Sebagai langkah penanganan darurat, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I telah mengerahkan dua unit mobil pompa dari Banda Aceh untuk menyedot air yang menggenangi kawasan Rumah Huntara 4. Upaya tersebut berhasil mengurangi genangan hingga kondisi kawasan rumah huntara saat ini telah kembali surut.

Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU terus memperkuat upaya penanganan bencana hidrometeorologi melalui langkah tanggap darurat dan penyiapan penanganan jangka panjang guna mengurangi risiko banjir berulang.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi,” kata Menteri Dody.

Kepala BWS Sumatera I, Asyari menjelaskan akibat curah hujan tinggi pada tanggal 12 November 2026 di Kabupaten Gayo lues dan Aceh Tamiang menyebabkan terjadinya luapan air Sungai Tamiang, sehingga menggenangi Kawasan Rumah Huntara 4.

Untuk mempercepat penanganan dampak banjir, BWS Sumatera I telah mengerahkan dua unit alat berat untuk memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol akibat banjir serta dua unit mobil pompa untuk menyedot air genangan di kawasan tersebut. Pekerjaan ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus mengurangi risiko luapan air yang dapat kembali menggenangi kawasan rumah huntara.

“Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BWS Sumatera I, yakni mengerahkan 2 unit alat berat untuk memperbaiki tanggul-tanggul yang putus. Kemudian juga mengirimkan mobil pompa untuk menyedot air genangan di kawasan rumah huntara,” jelasnya.

Kolam Resapan Untuk Atasi Limpasan Air

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) yang didampingi oleh BWS Sumatera I Kementerian PU mulai melaksanakan pembangunan kolam resapan di kawasan Rumah Huntara 4. Infrastruktur tersebut disiapkan sebagai tempat penampungan sementara air limpasan saat terjadi hujan deras maupun luapan air, sehingga genangan dapat dikendalikan dengan lebih baik.

Kepala Satuan Kerja (Satker) Prasarana Strategis Aceh Kementerian PU, Syarifah Rahimah mengatakan bahwa selain pembangunan kolam serapan, saat ini juga pihaknya tengah melakukan pembersihan rumah huntara dari lumpur sisa banjir.

“Kita melaksanakan pembersihan rumah huntara dengan melibatkan warga lokal dan penghuni melalui skema padat karya,” tutur Syarifah.

Syarifah mengatakan bahwa Rumah Huntara Tamiang 4 berlokasi di Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru dan memiliki kapasitas 240 KK atau 960 jiwa.

“Kementerian PU berperan dalam pelaksanaan pembangunan fisik rumah huntara pada lokasi yang telah disediakan,” tambah Syarifah.

Kementerian PU terus melakukan koordinasi dan pemantauan di lapangan guna memastikan penanganan darurat berjalan sesuai kondisi aktual serta mendukung perlindungan masyarakat dari risiko banjir susulan. Melalui langkah tanggap darurat ini, Kementerian PU berkomitmen mendukung perlindungan masyarakat serta meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana hidrometeorologi.