Perkuat Peran Kadin melalui RUU Kadin, Pemerintah Serahkan Daftar Inventarisasi Masalah
Jakarta, DARIM.ID – Pemerintah Indonesia mendorong penguatan peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin. Oleh karena itu, hari ini, Senin, (16/11), Menteri Perdagangan Budi Santoso menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah yang berisi masukan terhadap RUU tersebut. Mendag Busan menyerahkan DIM kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI mengenai RUU Kadin di Gedung DPR, Jakarta. Mendag Busan mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, selaku koordinator penyusunan DIM Pemerintah.
“Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk periode 2025–2029. Target ini dapat dicapai dengan dukungan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dari dunia usaha secara terorganisasi,” kata Mendag Busan.
Mendag Busan menyampaikan, Kadin memiliki posisi yang strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kadin berperan menghimpun suara dunia usaha, menyampaikan masukan kebijakan, hingga membantu pelaku usaha untuk tumbuh serta masuk ke rantai pasok dan pasar global. Namun, undangundang yang saat ini berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri telah berlaku hampir empat dekade.
“Dinamika pada dunia usaha menuntut penataan kembali agar Kadin lebih adaptif dan strategis. RUU Kadin mengatur organisasi sekaligus menata cara negara dan dunia usaha bekerja bersama dalam mendorong investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi,” kata Mendag Busan.
DIM Pemerintah berisi masukan dari Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Hukum; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terdapat enam pokok masukan yang diajukan pemerintah. Pertama, memperkuat kedudukan Kadin sebagai satu wadah induk yang mandiri dengan pengaturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) melalui musyawarah nasional. Kedua, kedudukan dan fungsi Kadin diperjelas dengan tetap mencakup advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan pelaku usaha. Ketiga, menyelaraskan pelaksanaan fungsi Kadin dengan kewenangan sektoral kementerian dan lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk mendukung diplomasi ekonomi Indonesia dilaksanakan bersama perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia serta penguatan kerja sama dengan perwakilan perdagangan, investasi, dan Industri.
Selanjutnya, keempat, memperkuat peran Kadin dan keanggotaannya dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, transformasi digital, promosi investasi, hingga kemitraan usaha besar dengan UMKM. Kelima, memperkuat tata kelola dan pengawasan Kadin dengan memastikan pendanaan Kadin dikelola secara transparan, bertanggung jawab, diaudit, serta diatur secara terintegrasi. Keenam, mengenai ketentuan peralihan Kadin untuk menyesuaikan AD/ART setelah UU baru berlaku.
“Kami siap membahas DIM Pemerintah secara konstruktif bersama DPR. Kami memohon dukungan seluruh pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI terhadap DIM Pemerintah ini,” ujar Mendag Busan.
Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kadin, Adisatrya Suryo Sulisto, mendukung diperbaruinya UU Kadin. Menurutnya, pembaruan UU Kadin akan makin memperkuat peran Kadin. “Kadin perlu diperkuat agar tidak hanya berperan sebagai wadah komunikasi dan representasi dunia usaha, tetapi juga mampu menjadi jembatan antara dunia usaha dan kebijakan pemerintah, memperkuat keterhubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM, serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” ujar Adisatrya.
Pada raker tersebut, Komisi VI DPR RI menyepakati pembahasan RUU tentang Kadin dilaksanakan melalui Panja RUU Kadin. Selain itu, Komisi VI DPR RI menargetkan penyelesaian pembahasan RUU Kadin dapat rampung pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.


