BERITA TERBARU
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027 Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tak Gentar Hadapi Mafia Pangan Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data Perkuat Peran Kadin melalui RUU Kadin, Pemerintah Serahkan Daftar Inventarisasi Masalah Dulu Dibuang dan Dibakar, Warga Kampung Weri Kini Bisa Olah Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto Jelang Nataru, Komite II DPD RI Dorong Kemenhub Pastikan Transportasi Aman dan Konektivitas Daerah Terjamin Tingkatkan Akuntabilitas Zakat, BAZNAS RI Perkuat Tata Kelola Arsip hingga Daerah
DAERAH

Kementerian PU Fokus Pemulihan Kondisi Sungai dan Siapkan Tanggul Darurat Atasi Banjir di Subulussalam

Kementerian PU Fokus Pemulihan Kondisi Sungai dan Siapkan Tanggul Darurat Atasi Banjir di Subulussalam
dok. Kementerian PU

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani banjir susulan yang melanda Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Penanganan difokuskan pada upaya pemulihan kondisi sungai, pembersihan material debris, perbaikan tanggul, serta penyediaan infrastruktur darurat guna melindungi permukiman warga dan memulihkan aksesibilitas masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU terus mengoptimalkan dukungan sumber daya, peralatan, dan tenaga di lapangan untuk mempercepat penanganan bencana, khususnya selama masa tanggap darurat.

“Penanganan harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pihak terkait. Prioritas kita adalah melindungi masyarakat, memulihkan akses, dan memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera difungsikan kembali,” ujar Menteri Dody.

Salah satu wilayah yang menjadi prioritas penanganan adalah Kawasan Gelombang, Kecamatan Sultan Daulat. Banjir di Sungai Lae Soraya antara lain dipicu oleh pendangkalan sungai dan kerusakan tanggul yang menyebabkan perubahan pola aliran air. Kondisi tersebut mengakibatkan arus sungai menghantam sisi kiri dan kanan sungai yang berbatasan dengan permukiman penduduk.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian PU mengusulkan pekerjaan pembuatan tanggul menggunakan konstruksi batu boulder, yang selanjutnya akan diikuti normalisasi sungai setelah debit air surut. Selain itu, akan dilakukan pembersihan material debris dan pembangunan sumur bor dalam untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat.

Penanganan juga dilakukan di Kecamatan Rundeng melalui pembersihan material debris serta pembersihan jalan di Desa Oboh guna memulihkan akses masyarakat. Sementara di Kecamatan Longkib, pekerjaan difokuskan pada pembersihan debris dan pembangunan jembatan sementara untuk mendukung konektivitas warga.

Kementerian PU menggandeng Waskita Karya yang akan melaksanakan pembersihan lumpur dan sedimen, sedangkan dengan Hutama Karya akan melaksanakan pekerjaan tanggul, sumur bor dalam, pembersihan jalan Desa Oboh, dan pembangunan jembatan sementara.

Sebagai langkah percepatan, mulai 15 November 2026 direncanakan pengerahan tiga unit excavator dan delapan unit dump truck ke Kawasan Gelombang. Peralatan tersebut akan mendukung pekerjaan penanganan sungai, pembersihan material banjir, serta pekerjaan infrastruktur darurat di sejumlah lokasi terdampak.

Sebelumnya, Kementerian PU bersama Wali Kota Subulussalam, BPBD, dan Dinas Pekerjaan Umum setempat telah melakukan koordinasi langsung di lapangan. Pertemuan tersebut menyepakati bentuk dan lokasi penanganan, termasuk lokasi pembuangan material hasil galian normalisasi sungai. Pemerintah Kota Subulussalam telah menyiapkan lahan untuk tempat pembuangan material tersebut guna mendukung kelancaran pekerjaan.

Masa tanggap darurat bencana banjir di Kota Subulussalam saat ini berlaku hingga 19 November 2026 dan direncanakan diperpanjang sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penanganan berjalan efektif dan tepat sasaran. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana serta menjaga keselamatan dan aktivitas masyarakat.