13.044 Pekerja di Jawa Barat Kena PHK, Pemprov Siapkan Lowongan dan Pelatihan Kerja

Sebanyak 13.044 pekerja di Jawa Barat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari hingga September 2026. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan sejumlah langkah untuk melindungi hak pekerja sekaligus membuka akses pekerjaan baru.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar, mengatakan pemerintah daerah terus memfasilitasi pemenuhan hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi serta deteksi dini terhadap potensi persoalan hubungan industrial. Jika terjadi perselisihan, pemerintah akan mengupayakan penyelesaian melalui dialog antara pihak-pihak terkait.

“Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan turut dilakukan untuk mendukung akses pekerja terhadap manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kim, Rabu (14/10/2026).

Selain memastikan perlindungan hak pekerja, Pemprov Jabar juga memperluas akses informasi lowongan kerja melalui aplikasi Nyari Gawe. Platform tersebut mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Berdasarkan data per 9 Oktober 2026, Nyari Gawe mencatat 704.121 pencari kerja dengan partisipasi 714 perusahaan. Aplikasi itu menyediakan 24.085 lowongan pekerjaan dan telah mencatat 1.209 pelamar diterima bekerja.

Pemprov Jabar juga mengembangkan program Bursa Kerja Online melalui siaran langsung bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di akun TikTok @dedimulyadiofficial.

Hingga 9 Oktober 2026, program tersebut telah berjalan sebanyak empat edisi dengan melibatkan 89 perusahaan dan menyediakan 5.768 lowongan pekerjaan.

Di sisi lain, Disnakertrans Jabar mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kejuruan. Program tersebut mencakup bidang otomotif, menjahit, barista, pengelasan, manufaktur, operator forklift, hingga pembuatan konten digital.

Pelatihan juga dilakukan melalui Mobile Training Unit dan program kewirausahaan untuk membantu masyarakat mengembangkan keterampilan serta membuka usaha mandiri.

Melalui berbagai program tersebut, Pemprov Jabar berupaya memperluas kesempatan kerja, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan membantu pekerja terdampak PHK memperoleh peluang baru di tengah dinamika pasar tenaga kerja.