BERITA TERBARU
Kemenpar dan KJRI Hong Kong Dukung Greater Bay Airlines Buka Rute Hong Kong-Surabaya Suarakan Kepentingan Perdagangan Nasional,Mendag Busan Bertolak ke AS Hadiri G20 Harga iPhone Naik Signifikan! Inilah Penyebab dan Dampaknya bagi Konsumen Cara Mudah Move On! Lepaskan Lalu, Buka Lembaran Baru Seiring Hari Pariwisata Dunia, Menteri Pariwisata Luncurkan Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 Kini Cetak SIM Cukup di Kios SIM, Cepat, Praktis, Tanpa Antre Panjang Taman Bunga Celosia Semarang, Pesona Warna yang Menggugah Senyum Kota Buka Pelatihan SSTC 2026, Kemendag Dorong Penguatan Kemitraan Perdagangan dan Investasi Indonesia–Afrika Ketegangan Meningkat! Iran Mulai Langkah Balasan, Inggris Diduga Jadi Sasaran Pemutihan Pajak 2026! Kesempatan Emas Tertibkan Kewajiban Negara
DAERAH

Optimalkan Jalur Penyeberangan Ramah Disabilitas di Rasuna Said, Gubernur Pramono: Alihkan Akses ke JPO Integrasi Jakarta Selatan

Optimalkan Jalur Penyeberangan Ramah Disabilitas di Rasuna Said, Gubernur Pramono: Alihkan Akses ke JPO Integrasi Jakarta Selatan
dok. , Pemprov DKI

Jakarta — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memutuskan mengalihkan akses penyeberangan di Jalan H.R. Rasuna Said dengan membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lama dan mengoptimalkan JPO integrasi yang terhubung dengan Stasiun LRT Rasuna Said dan Halte Transjakarta. Keputusan tersebut diambil setelah meninjau langsung kedua JPO yang berada berdekatan di Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (9/8).

“Dua-duanya ini fungsinya sama persis. Cuma yang satu dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta lebih lama, sementara yang satu lagi dibuat oleh LRT dan KAI lebih baru,” kata Gubernur Pramono.

JPO integrasi dinilai lebih memenuhi kebutuhan pengguna karena telah dilengkapi lift dan guiding block, sehingga lebih ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia. Sementara itu, JPO lama belum memiliki fasilitas aksesibilitas yang memadai.

Pemprov DKI Jakarta juga tidak memilih opsi menyambungkan kedua JPO karena terdapat perbedaan ketinggian lantai sekitar 75 sentimeter yang berpotensi mengurangi kenyamanan dan aksesibilitas pengguna.

“Yang satu akan kita bongkar. Alasannya karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Kalau kita sambungkan, ada beda ketinggian yang cukup tinggi,” ujar Gubernur Pramono.

Keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan penjelasan teknis dan melihat langsung kondisi kedua JPO. Setelah JPO lama dibongkar, akses penyeberangan akan difokuskan melalui JPO integrasi dengan memastikan seluruh fasilitas, termasuk lift, berfungsi optimal.

Gubernur Pramono menargetkan pembongkaran rampung paling lambat September atau Oktober 2026. Pelaksanaannya akan diatur agar tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan H.R. Rasuna Said.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, mengatakan pembongkaran akan dilakukan setelah penyelesaian administrasi aset bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah dan tahapan pelelangan.

“Kalau pembongkaran, saya lihat tidak begitu lama, mungkin sekitar dua-tiga minggu,” kata Heru.