BERITA TERBARU
Kementerian PU Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, Hadirkan 871 Kios dan Los untuk Dukung Aktivitas Ekonomi Pavilion Wonderful Indonesia di Tourism Expo Japan 2026 Catat Potensi Kunjungan 5.600 Wisatawan Atasi Kekeringan, Kementan Siapkan Sumur Bor untuk Sawah Majalengka Kementerian PU Kerahkan 13 Pompa Untuk 120 Ha Sawah di Jatim Danantara Buka Opsi Impor KRL Bekas dari Jepang untuk Jabodetabek Hetifah Sjaifudian Apresiasi Sikap Kritis Peserta Parlemen Remaja 2026 BAZNAS RI Asuransikan Jaminan Sosial bagi 100 Ribu Pemulung, Buruh Tani, Nelayan dan Pedagang Kecil Kepala BGN Sudaryono Ajak Kepala Daerah Terlibat Awasi Dapur MBG Kepala BGN: Peresmian 480 SPPG di Wilayah 3T adalah Langkah Awal DPR Pastikan Stok Beras Aman, Pasokan Retail hingga Cipinang Tersedia
DAERAH

Kepala BGN Sudaryono Ajak Kepala Daerah Terlibat Awasi Dapur MBG

Kepala BGN Sudaryono Ajak Kepala Daerah Terlibat Awasi Dapur MBG
dok. BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong pemerintah daerah (pemda) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melakukan inspeksi secara berkala terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing.

Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG. Bahkan, inspeksi dapat dilakukan pada dini hari.

“Oleh karenanya, kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi,” tegas Mas Dar dalam Peresmian SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, Jumat (2/10).

Menurutnya, pelaksanaan sidak tidak hanya bertujuan untuk melihat kondisi fisik dapur, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan berbagai aspek penyelenggaraan MBG berjalan dengan baik.

Untuk mendukung proses tersebut, BGN telah menyiapkan daftar periksa (checklist) yang dapat digunakan pemerintah daerah saat melakukan inspeksi. Hasil pemeriksaan kemudian diharapkan dapat disampaikan kepada BGN sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan program.

“Nanti checklist-nya sudah kami siapkan. Jadi apa yang harus ada, apa yang enggak ada, itu dilaporkan sebagai bagian dari feedback kepada kami,” lanjutnya.

Ia menekankan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan SPPG merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas layanan MBG. Karena itu, persoalan sidak bukan mengenai diperbolehkan atau tidak, melainkan BGN justru meminta pemerintah daerah untuk aktif melakukan pemeriksaan di wilayahnya.

“Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan. Tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya,” tegas Mas Dar.