BERITA TERBARU
UMP DKI Jakarta 2027 Resmi Naik 7,1 Persen, Kini Tembus Rp6,13 Juta Rakorda Jabar, Gubernur KDM: BAZNAS Punya Peran Strategis dalam Menjawab Persoalan Sosial Trump, Xi Jinping, dan Putin Sepakati Deklarasi Perdamaian, Ini 4 Poin Pentingnya Wamentan Saleh Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Aspek Strategis bagi Pertahanan Indonesia Persib Bandung Samai Rekor JDT Usai Hancurkan Shan United 6-0 di ASEAN Club Championship Irman Gusman: Diplomasi Indonesia Tak Bisa Lagi Hanya Berpusat di Jakarta, Daerah Harus Mendunia BGN Tertibkan Sasaran Penerima MBG, Sekolah Mampu Tak Lagi Jadi Prioritas JPMorgan Diserang Hacker, 16 Ribu Email dan Nomor Telepon Nasabah Terancam Bocor Mentan Amran Ajak Penyuluh Terapkan PM-AAS, Produksi Padi Bisa Tembus 12 Ton per Hektare BGN Siapkan Skema Khusus Perluasan MBG di Wilayah 3T
NASIONAL

Sekjen Kemnaker Tegaskan Risiko Psikososial Bagian dari K3

Sekjen Kemnaker Tegaskan Risiko Psikososial Bagian dari K3
dok. Kemnaker

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi menegaskan bahwa faktor psikologis dan risiko psikososial di tempat kerja merupakan bagian tak terpisahkan dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang wajib dikelola oleh setiap organisasi.

Hal tersebut disampaikan Sekjen saat menjadi pembicara dalam webinar internasional Fostering a Safe Mind: Building Resilient, Sustainable, and Psychologically Healthy Organizations, yang digelar secara virtual yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kamis (19/11/2026).

Menurut Cris, risiko psikososial dapat muncul akibat tuntutan kerja yang tinggi dengan kontrol yang terbatas, jam kerja panjang, ketidakpastian pekerjaan, hingga perundungan dan pelecehan di tempat kerja. Kondisi ini menuntut perusahaan maupun organisasi untuk meninjau kembali bagaimana pekerjaan dirancang dan dikelola demi menjaga kesehatan pekerja.

“Untuk memahami dari mana risiko-risiko itu muncul, pertama-tama kita perlu karyawan yang mampu menyampaikan kepada kita apa yang sedang terjadi. Kita berupaya mendukung agar orang-orang selalu bisa bersuara,” ujarnya.

Cris juga menyarankan agenda perbaikan 90 hari sebagai tindak lanjut agar upaya pengelolaan risiko psikosisal berjalan terukur. Tahapannya dimulai dari 30 hari pertama untuk mendengar masukan karyawan dan mencatatnya, hari ke 31-60 untuk menguji satu hingga dua penyesuaian cara kerja, lalu ditutup hari ke 61-90 dengan mengevaluasi dampak serta menyampaikan hasilnya kepada karyawan.

“Organisasi yang tangguh tumbuh melalui keterbukaan dan tindak lanjut. Keterbukaan memungkinkan orang-orang membawa kekhawatiran dan gagasan ke dalam percakapan,” ungkap Cris.

Sementara itu, pembicara asal Belanda, Dirks Boersma, mengatakan “Kesejahteraan psikologis di tempat kerja perlu ditopang oleh lingkungan yang sehat dan saling mendukung,”

Di akhir sesi, Cris mengajak kepada seluruh organisasi untuk mengidentifikasi satu kekhawatiran yang layak didengarkan lebih saksama serta melakukan satu perbaikan, karena langkah kecil yang dilakukan bersama akan berdampak besar bagi organisasi.