BERITA TERBARU
DPD RI: Kekayaan Alam Daerah Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Menag: Potensi Zakat Nasional Bisa Dioptimalkan melalui Integrasi UPZ BAZNAS BKSP DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Posisi Indonesia sebagai Middle Power BAZNAS RI Siapkan UMKM Mustahik Naik Kelas Lewat Pelatihan Digital Marketing Gus Hilmy Usulkan Penyusun Kamus Al-Munawwir, KH Ahmad Warson Munawwir, sebagai Pahlawan Nasional Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah Pangeran Harry Siap Kembali ke Medan Perang, Bersedia Bantu Ukraina Lawan Rusia Pew Research Prediksi Islam Jadi Agama Terbesar di Dunia pada 2035, Ini Penyebabnya Laba Perusahaan Anak BRI Group Tumbuh 43,5% YoY, Sinergi Holding UMi dan Bisnis Emas Perkuat Sumber Pertumbuhan yang Berkelanjutan Kemnaker dan Kementerian ESDM Bahas Penyelarasan Pengawasan K3 Sektor Energi
NASIONAL

Kemnaker Perkuat Pelindungan K3 Pekerja Sektor Perikanan melalui Sinergi Pengawasan ASEAN

Kemnaker Perkuat Pelindungan K3 Pekerja Sektor Perikanan melalui Sinergi Pengawasan ASEAN
dok. Kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat sinergi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor perikanan melalui penyelarasan regulasi dan pelaksanaan pengawasan bersama (joint inspection) antarnegara anggota ASEAN. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pelindungan pekerja sekaligus mendorong terwujudnya pekerjaan layak di sektor perikanan.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, saat membuka Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam arahannya, Ismail menjelaskan bahwa K3 merupakan salah satu prinsip dan hak mendasar di tempat kerja yang ditetapkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2022. Prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan pelindungan bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor perikanan.

“Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan. Hal ini krusial untuk mencegah kecelakaan kerja sekaligus menciptakan pekerjaan yang layak dan operasi penangkapan ikan komersial yang berkelanjutan,” jelas Ismail.

Di tingkat regional, negara-negara ASEAN juga telah merumuskan sejumlah pedoman untuk memperkuat pelindungan K3, termasuk bagi pekerja sektor informal dan pekerja di sektor perikanan.

“Komitmen regional ini diwujudkan melalui implementasi Rencana Kerja ASEAN OSHNET (2022–2030), pedoman K3 sektor informal, serta penguatan koordinasi antarlembaga,” katanya.

Ismail menambahkan, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan regulasi K3 diterapkan secara efektif guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di sektor perikanan. Upaya tersebut juga sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN yang menempatkan hak-hak pekerja, termasuk pekerja sektor perikanan, sebagai bagian dari pelindungan HAM.

Untuk itu, pengawasan perlu dilakukan secara terpadu melalui inspeksi bersama lintas instansi serta peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan.

“Kemnaker turut memberikan apresiasi kepada Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO atas dukungan serta kolaborasi aktif dalam memajukan standar ketenagakerjaan dan K3 bagi pekerja sektor perikanan di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.