BERITA TERBARU
Soroti Insiden Penembakan di Pulo Keunari, Tgk Ahmada: Rakyat Harus Dilindungi, Bukan Ditakuti! DPD RI Perkuat Perjuangan Aspirasi Daerah melalui Legislasi, Pengawasan, dan Dialog Publik Mendag Busan Pantau Pasar Kebon Roek Mataram, Cabai dan Telur Ayam Surplus Jelang Nataru Dendeng Balado dan Sambal Cumi Racikan Khas Minangkabau Dapurnya Ami Berhasil Menjangkau Pasar Lebih Luas bersama linkumkm by BRI Kementerian PU Salurkan 104 Ribu Liter Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan di Samarinda Modal Secarik Kertas, Mentan Amran Langsung Kabulkan Permintaan Petani dan Peternak Mitra Dapur MBG Keluhkan Perubahan Kebijakan BGN, Minta Kepastian Pembiayaan Kemnaker Tetapkan Ketentuan BSU 2026, Pekerja Berhak Terima Bantuan Rp900 Ribu Kurangi Dampak Kekeringan, Kementerian PU Perbaiki Sistem Pompa Bendung Bawah Tanah Bribin II Gunungkidul Indonesia Rampungkan Partisipasi di ADIPEC 2026 dengan Semangat Percepatan Pengembangan Hulu Migas Nasional
PARLEMEN

Soroti Insiden Penembakan di Pulo Keunari, Tgk Ahmada: Rakyat Harus Dilindungi, Bukan Ditakuti!

Soroti Insiden Penembakan di Pulo Keunari, Tgk Ahmada: Rakyat Harus Dilindungi, Bukan Ditakuti!
dok. DPD RI

Anggota DPD RI asal Aceh, Tgk Ahmada, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden penembakan di Pulo Keunari, Kabupaten Pidie, yang diduga berkaitan dengan pengibaran bendera Bulan Bintang.
‎
‎Tgk Ahmada menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan aparat penegak hukum. Ia meminta agar peristiwa tersebut diusut secara transparan, profesional, dan berkeadilan.
‎
‎“Rakyat harus dilindungi, bukan ditakuti. Aparat memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru merasa takut kepada pihak yang seharusnya memberikan perlindungan,” tegas Tgk Ahmada.
‎
‎Menurutnya, setiap tindakan aparat harus berlandaskan hukum dan mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam insiden tersebut, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
‎
‎Ia juga menekankan bahwa persoalan pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh perlu disikapi secara bijaksana dengan memahami sejarah, kekhususan, dan dinamika sosial masyarakat Aceh.
‎
‎“Jika ada persoalan terkait pengibaran bendera, selesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog. Jangan sampai tindakan yang dilakukan justru menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Tgk Ahmada mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya menjaga ketertiban tidak boleh mengabaikan keselamatan warga.
‎
‎Sebagai Anggota DPD RI asal Aceh, Tgk Ahmada berharap insiden di Pulo Keunari dapat diusut hingga tuntas. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir sebagai pelindung seluruh rakyat, termasuk masyarakat Aceh.
‎
‎“Penegakan hukum harus berjalan secara adil dan terukur. Keselamatan rakyat adalah hal yang tidak boleh ditawar,” tutupnya.