Menteri PANRB Apresiasi Pemkab Jember Integrasikan 279 Layanan dari 17 Instansi dalam MPP

Jember, DARIM.ID – Pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan kemudahan akses, integritas dan inovasi. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jember menjadi salah satu wujud upaya dengan mengintegrasikan 279 jenis layanan dari 17 instansi dalam satu tempat, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih mudah dan efisien.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengintegrasikan berbagai layanan tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan pelayanan publik harus mengutamakan kemudahan bagi masyarakat atau berprinsip citizen-centric.

“Pada prinsipnya, semua layanan yang kita berikan itu citizen-centric , yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dalam setiap layanan yang harus diberikan oleh pemerintah,” ujar Menteri Rini saat mengunjungi MPP Kabupaten Jember bersama Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhammad Khozin dan Bupati Jember Muhammad Fawait, Senin (26/10/2026).

Saat ini MPP Kabupaten Jember melayani rata-rata sekitar 100-300 pengunjung setiap hari. Layanan unggulan yang banyak dimanfaatkan masyarakat meliputi administrasi kependudukan (adminduk), perizinan dan nonperizinan, serta layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Integrasi berbagai layanan tersebut diharapkan dapat memangkas hambatan birokrasi sekaligus memberikan pengalaman pelayanan yang lebih praktis bagi masyarakat.

Manfaat integrasi layanan di MPP Kabupaten Jember juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Zainal Rifin, salah seorang warga, mengaku terbantu saat mengurus Kartu Keluarga (KK) untuk menambahkan anggota keluarga baru. Proses pelayanan yang dijalaninya hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Ia menilai petugas memberikan pelayanan dengan baik dan membantu proses pengurusan dokumen.

Pengalaman serupa disampaikan Haryanto, yang datang bersama putrinya untuk mengurus revisi KTP elektronik dan akta kelahiran. Ia mengapresiasi petugas yang memberikan arahan secara jelas dan ramah. Menurutnya, kehadiran layanan jemput bola melalui Monalisa turut memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan.

Sementara itu, hal serupa juga dirasakan oleh Rini Rahayati, Efi Fawzatun Nikmah, dan Rita yang mengurus dokumen persyaratan keberangkatan ke Singapura, mengapresiasi kejelasan informasi serta transparansi biaya pelayanan. Mereka berharap kualitas pelayanan yang telah berjalan baik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, termasuk melalui penyediaan ruang pelayanan yang lebih luas agar masyarakat semakin nyaman.

Untuk memperluas jangkauan layanan, Pemerintah Kabupaten Jember juga mengembangkan inovasi MPP Mini di tiga kecamatan, yaitu Mayang, Jombang, dan Tanggul, yang telah beroperasi sejak Mei 2026. Inovasi ini menjadi upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar mereka tidak selalu harus datang ke pusat pelayanan untuk mengakses kebutuhan administrasi tertentu.

Ke depan, pengembangan MPP Mini direncanakan dengan memperluas jangkauan pelayanan ke sejumlah kecamatan tambahan, salah satunya Kecamatan Kalisat. Perluasan ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan akses pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

Selain melalui layanan langsung dan MPP Mini, Pemerintah Kabupaten Jember juga menerapkan pendekatan omnichannel melalui layanan digital daring, anjungan mandiri, serta pelayanan jemput bola, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.

Menteri Rini juga menekankan bahwa pengembangan layanan digital perlu disertai pendampingan bagi masyarakat yang masih memiliki keterbatasan literasi digital. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dapat berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan akses pelayanan yang mudah, merata, dan inklusif.

“Melalui integrasi layanan, penguatan integritas, dan perluasan inovasi hingga tingkat kecamatan, MPP Kabupaten Jember diharapkan terus meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.