BERITA TERBARU
UMP DKI Jakarta 2027 Resmi Naik 7,1 Persen, Kini Tembus Rp6,13 Juta Rakorda Jabar, Gubernur KDM: BAZNAS Punya Peran Strategis dalam Menjawab Persoalan Sosial Trump, Xi Jinping, dan Putin Sepakati Deklarasi Perdamaian, Ini 4 Poin Pentingnya Wamentan Saleh Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Aspek Strategis bagi Pertahanan Indonesia Persib Bandung Samai Rekor JDT Usai Hancurkan Shan United 6-0 di ASEAN Club Championship Irman Gusman: Diplomasi Indonesia Tak Bisa Lagi Hanya Berpusat di Jakarta, Daerah Harus Mendunia BGN Tertibkan Sasaran Penerima MBG, Sekolah Mampu Tak Lagi Jadi Prioritas JPMorgan Diserang Hacker, 16 Ribu Email dan Nomor Telepon Nasabah Terancam Bocor Mentan Amran Ajak Penyuluh Terapkan PM-AAS, Produksi Padi Bisa Tembus 12 Ton per Hektare BGN Siapkan Skema Khusus Perluasan MBG di Wilayah 3T
Beranda / Tag: Reforma Agraria

Tag: Reforma Agraria

Nasional

Kementerian ATR/BPN Catat Redistribusi Tanah 4,39 Juta Hektare dalam Pelaksanaan Reforma Agraria

Redistribusi tanah yang dilakukan melalui Reforma Agraria sejak tahun 1961 hingga 2026, totalnya mencapai 4,39 juta hektare. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga mencatat, hingga tahun ini sudah ada 11.576 kepala keluarga yang tersebar di 26 lokasi prioritas Reforma Agraria, yang telah merasakan manfaat dari penataan aset dan akses. “Capaian ini tentunya […]

Nasional

Masyarakat Penerima Manfaat Reforma Agraria Meningkat 26%, Tanah Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat

Reforma Agraria tidak hanya berkaitan dengan sertipikasi dan redistribusi tanah, namun juga bagaimana tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Reforma Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya melakukan penataan akses, yang salah satunya berupa pendampingan usaha bagi masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria. “Fasilitas pendampingan usaha masyarakat meningkat dari […]

Tren

UU Pengaturan Reforma Agraria Buka Jalan Pemulihan Hak Masyarakat dalam Konflik Pertanahan

Pemulihan hak masyarakat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian konflik agraria yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pengaturan Reforma Agraria. Mekanisme ini membuka jalan bagi masyarakat yang dapat membuktikan hak atas tanahnya, termasuk ketika terjadi persoalan pencatatan aset negara, baik yang berupa aset BMN/BMD maupun BUMN/D yang selama ini menjadi kendala dalam penyelesaian konflik. “Kalau pemulihan, misalnya, […]

Edukasi

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Implikasi Pengaturan Reforma Agraria terhadap Tata Kelola Administrasi Pertanahan oleh Ombudsman RI pada Jumat (23/10/2026) secara daring. Dalam forum tersebut, ia menjelaskan pelaksanaan Reforma Agraria yang membutuhkan pengaturan lebih menyeluruh untuk memastikan tujuan program dapat […]

Nasional

Wamendagri Bima Dorong Penguatan Peran Pemda dalam Reforma Agraria

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan reforma agraria. Peran tersebut dijalankan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dukungan pembiayaan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyelesaian persoalan pertanahan. “Kemendagri juga menerbitkan pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun sebagai panduan bagi […]

Parlemen

RUU Reforma Agraria Harus Jadi Instrumen Penyelesaian Konflik Struktural

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria didorong tidak hanya menjadi regulasi redistribusi tanah, tetapi juga instrumen negara untuk menyelesaikan konflik agraria yang bersifat struktural. Regulasi tersebut perlu memastikan kehadiran negara ketika masyarakat berhadapan dengan pihak yang memiliki posisi lebih kuat dalam penguasaan tanah. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Azis Subekti mengatakan konflik struktural […]