FIFA Registration Ban Menimpa Persib Bandung: Kasus Lama yang Kembali Menghantui

Persib Bandung kembali menjadi sorotan sepak bola nasional setelah namanya masuk dalam daftar FIFA Registration Ban per 10 Agustus 2026. Sanksi larangan mendaftarkan pemain baru ini sempat menjerat klub kebanggaan Bobotoh dengan ancaman hukuman hingga tiga periode transfer berturut-turut. Peristiwa ini menyisakan pelajaran berharga: penyelesaian kewajiban kontraktual harus menjadi prioritas agar tidak mengganggu persiapan tim di lapangan hijau.

Sanksi berakar dari sengketa pemutusan kontrak dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts pada tahun 2022. Saat itu, Persib memutus kerja sama lebih awal, padahal kontrak masih berlaku hingga 2025. Masalah pembayaran kompensasi pun muncul dan dibawa ke jalur hukum FIFA. Pada Februari 2025, kedua belah pihak menyepakati pembayaran Rp3 miliar dalam sepuluh kali cicilan. Namun, realisasi tidak berjalan sesuai kesepakatan.

FIFA kemudian mewajibkan Persib membayar Rp581,25 juta ditambah bunga 5% per tahun dengan batas pelunasan 45 hari. Karena belum terselesaikan sepenuhnya, nama Persib resmi masuk daftar larangan registrasi pemain per 10 Agustus 2026. Jika tidak segera diselesaikan, Persib baru bisa kembali mendaftarkan pemain pada paruh musim 2027/2028 — pukulan telak menjelang bergulirnya musim baru.

Masuknya Persib ke daftar sanksi terjadi pada saat yang sangat krusial. Klub telah merekrut delapan pemain baru untuk musim 2026/2027, termasuk enam pemain asing. Jika sanksi berlanjut, para pemain tersebut berpotensi tidak bisa didaftarkan dan tidak diperbolehkan tampil dalam pertandingan resmi. Hal ini tentu akan mengacaukan seluruh persiapan tim yang telah dirancang jauh-jauh hari.

Menghadapi situasi mendesak, manajemen bergerak cepat. Setelah menerima pemberitahuan FIFA, klub langsung menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai putusan. Hasilnya, pada 11 Agustus 2026, hanya sehari setelah sanksi berlaku, FIFA resmi mencabut larangan tersebut secara permanen. Proses perkara ditutup setelah konfirmasi bahwa Robert telah menerima seluruh kewajiban pembayaran.

Perlu diingat, ini adalah kedua kalinya dalam waktu singkat Persib terkena sanksi serupa. Sebelumnya, pada Mei–Juli 2026, Persib juga sempat masuk daftar larangan akibat sengketa kontrak dengan mantan pemain Daisuke Sato.

Meskipun sanksi dapat dicabut dengan cepat, dampak reputasi tetap terasa. Suporter menjadi gelisah, fokus tim terpecah, dan citra klub menjadi kurang baik. Kasus ini memberikan pelajaran jelas: administrasi penyelesaian kontrak harus tuntas sejak awal. Kesepakatan pembayaran yang telah disepakati harus dijalankan konsisten. Keterlambatan hanya akan memperpanjang sengketa dan menambah beban biaya.

Bobotoh berharap ini adalah sanksi terakhir yang harus diterima Persib. Ke depan, klub tidak hanya diharapkan berprestasi di lapangan, tetapi juga menjadi teladan dalam tata kelola yang rapi dan profesional. Sebab, sekuat apa pun skuad yang dibangun, ia akan tetap rapuh jika terus dibayangi masalah administrasi yang sebenarnya bisa dihindari.