BERITA TERBARU
Raker UPZ 2026, BAZNAS RI Perkuat Pengumpulan Zakat yang Optimal dan Berdampak Wamentan Alim Pacu Produktivitas Padi Banten, PM-AAS Bidik Minimal 10 Ton per Hektare Capaian Opini WTP di Apresiasi Komisi V DPR RI, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas Sultan Najamudin: DPD RI Kekuatan Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik MagangHub Batch 3A Resmi Dimulai, 55.364 Peserta Siap Jalani Program Pemagangan Komite II DPD RI Kawal Inpres Jalan Daerah agar Pembangunan Merata hingga Pelosok Total 354 UMKM Ramaikan Pertamina SMEXPO 2026, Potensi Kesepakatan Bisnis Tembus Rp34 Miliar Penampakan Monster Loch Ness Melonjak Dua Kali Lipat Sepanjang 2026 BNI dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Integrasikan Layanan Keuangan untuk Program JKN Tingkatkan Literasi Keuangan di Kalangan Anak, BRI dan Playtopia Group Luncurkan Kartu Debit Co-branding BRI Junio x Playtopia
PARLEMEN

Sultan Najamudin: DPD RI Kekuatan Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik

Sultan Najamudin: DPD RI Kekuatan Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik
dok. DPD RI

Dengan kekuatan 152 anggota yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menjadi salah satu kekuatan representasi terbesar di parlemen dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Namun, besarnya jumlah anggota tersebut tidak serta-merta menjadikan DPD RI sebagai kekuatan politik yang dapat mengusung kandidat dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan, kedudukan konstitusional DPD RI berbeda dengan partai politik sehingga dukungan sejumlah senator kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon wakil presiden merupakan sikap personal, bukan keputusan kelembagaan.

Sultan menjelaskan, dukungan tersebut muncul dari hubungan komunikasi dan persahabatan yang terbangun di lingkungan parlemen. Menurutnya, kedekatan sejumlah anggota DPD RI dengan Dasco, termasuk penilaian terhadap perhatian yang bersangkutan kepada kepentingan daerah, menjadi latar belakang munculnya dukungan tersebut.

“Teman-teman kenal baik, kemudian bersahabat dengan Pak Dasco. Pak Dasco juga sangat pro daerah. Jadi teman-teman dengan inisiatif memberikan semacam support atau dukungan. Kalau hal itu mungkin tidak harus dilarang juga,” katanya kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Meski demikian, Sultan mengingatkan bahwa dukungan politik yang disampaikan anggota DPD RI tidak dapat ditafsirkan sebagai sikap resmi lembaga. Secara konstitusional, DPD RI merupakan representasi daerah yang memiliki mandat memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing, bukan organisasi politik yang memiliki kewenangan mengusung pasangan calon.

“Posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik, DPD itu wakil daerah. Jadi karena DPD bukan partai politik, DPD tidak bisa mengusung atau mencalonkan,” ujar Sultan.