BERITA TERBARU
Raker UPZ 2026, BAZNAS RI Perkuat Pengumpulan Zakat yang Optimal dan Berdampak Wamentan Alim Pacu Produktivitas Padi Banten, PM-AAS Bidik Minimal 10 Ton per Hektare Capaian Opini WTP di Apresiasi Komisi V DPR RI, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas Sultan Najamudin: DPD RI Kekuatan Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik MagangHub Batch 3A Resmi Dimulai, 55.364 Peserta Siap Jalani Program Pemagangan Komite II DPD RI Kawal Inpres Jalan Daerah agar Pembangunan Merata hingga Pelosok Total 354 UMKM Ramaikan Pertamina SMEXPO 2026, Potensi Kesepakatan Bisnis Tembus Rp34 Miliar Penampakan Monster Loch Ness Melonjak Dua Kali Lipat Sepanjang 2026 BNI dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Integrasikan Layanan Keuangan untuk Program JKN Tingkatkan Literasi Keuangan di Kalangan Anak, BRI dan Playtopia Group Luncurkan Kartu Debit Co-branding BRI Junio x Playtopia
NASIONAL

Capaian Opini WTP di Apresiasi Komisi V DPR RI, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas

Capaian Opini WTP di Apresiasi Komisi V DPR RI, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas
dok. Kemendes PDT

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) pada hasil pemeriksaan semester I tahun 2026 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Keuangan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).

“Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa dan PDT atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2026 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Keuangan Program TEKAD,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat rapat kerja bersama Kemendes PDT tentang pembahasan hasil pemeriksaan semester I tahun 2026 di ruang rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Namun begitu, lanjut Lasarus, Komisi V DPR RI mewajibkan Kemendes PDT untuk memperkuat pengawasan internal, tata kelola keuangan, pengelolaan aset negara, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Komisi V juga meminta Kemendes PDT mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi BPK RI, termasuk penyelesaian administrasi, pemulihan kerugian negara, dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna mencegah terulangnya temuan pemeriksaan.

Selain itu, Komisi V DPR RI juga meminta Kemendes PDT untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Komisi V DPR RI dalam pengawasan pelaksanaan program dan anggaran, serta memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto menyampaikan bahwa Kemendes PDT terus berkomitmen mempertahankan capaian opini WTP sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Saat ini Kemendes dan PDT telah memperoleh opini wajar tanpa kecualian atau WTP sebanyak 10 kali untuk laporan keuangan periode 2016 sampai dengan 2025. Selain itu, untuk laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri program TEKAD yang didanai melalui IFAD juga telah diperoleh opini WTP sebanyak 6 kali dalam periode 2020 sampai dengan 2026.

“Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran kementerian dan menjadi komitmen yang akan terus kami mempertahankan. Namun demikian, kami menyadari bahwa opini WTP bukan berarti tidak terdapat temuan pemeriksaan. Oleh karena itu setiap rekomendasi BPK tetap menjadi perhatian serius kami untuk ditindaklanjuti dan menjadi dasar perbaikan tata kelola Kementerian,” ungkap Yandri.

Turut mendampingi Mendes Yandri dalam Raker ini yaitu Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Irjen Masyhudi, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Dirjen PDP Nugroho, serta Kepala BPSDM Agustomi Masik.