Gadi Eisenkot Ajak Partai Netanyahu Gabung Pemerintahan Darurat Israel

Ketua oposisi Israel Gadi Eisenkot mengajak sejumlah tokoh dari koalisi Benjamin Netanyahu untuk bergabung dalam pemerintahan baru yang akan dibentuknya. Ajakan tersebut disampaikan setelah Eisenkot menerima mandat dari Presiden Israel Isaac Herzog pada Minggu (8/11).

Dalam pidatonya, Eisenkot secara terbuka mengundang Partai Likud pimpinan Netanyahu serta Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang juga memimpin Partai Zionis Religius.

“Pintu saya terbuka dan tangan saya terulurkan, dengan sepenuh hati dan sukarela, kepada siapa pun yang memahami betapa pentingnya momen ini,” kata Eisenkot, dikutip The Guardian.

Ketua Partai Yashar itu menilai Israel sedang menghadapi situasi darurat sehingga membutuhkan pemerintahan nasional yang mampu mengatasi berbagai persoalan negara.

“Kita harus membentuk pemerintahan darurat nasional. Ini akan membutuhkan langkah-langkah politik yang kreatif dan tidak konvensional,” ujarnya.

Eisenkot juga menyoroti tekanan internasional yang dihadapi Israel akibat kebijakan pemerintahan Netanyahu, termasuk agresi militer di Palestina dan konflik dengan sejumlah negara.

Dia menggambarkan Israel tengah menghadapi krisis diplomatik yang semakin memburuk. Bahkan, sejumlah negara sahabat dan sekutu strategis disebut mulai mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan Tel Aviv.

Meski demikian, upaya Eisenkot membentuk pemerintahan diperkirakan tidak akan berjalan mudah. Blok yang dipimpinnya hanya mengantongi 48 kursi parlemen, sedangkan koalisi Netanyahu memperoleh 53 kursi. Sementara itu, partai-partai Arab berhasil meraih 19 kursi Knesset.

Padahal, pemerintahan Israel membutuhkan dukungan minimal 61 dari total 120 kursi parlemen untuk memperoleh mayoritas.

Sejumlah pengamat menilai Eisenkot memiliki tiga pilihan untuk membentuk pemerintahan, yakni membuat kesepakatan pembagian kekuasaan dengan Netanyahu, mencari dukungan partai-partai Arab, atau menjalin kesepakatan dengan kelompok ultra-Ortodoks.

Namun, setiap skenario memiliki tantangan tersendiri. Kesepakatan dengan Netanyahu berpotensi memunculkan persoalan mengenai posisi perdana menteri. Sementara dukungan partai Arab dapat memicu penolakan dari anggota koalisinya.

Adapun kerja sama dengan kelompok ultra-Ortodoks berpotensi berbenturan dengan janji kampanye Eisenkot mengenai kewajiban militer bagi seluruh warga Israel.