BERITA TERBARU
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027 Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tak Gentar Hadapi Mafia Pangan Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data Perkuat Peran Kadin melalui RUU Kadin, Pemerintah Serahkan Daftar Inventarisasi Masalah Dulu Dibuang dan Dibakar, Warga Kampung Weri Kini Bisa Olah Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto Jelang Nataru, Komite II DPD RI Dorong Kemenhub Pastikan Transportasi Aman dan Konektivitas Daerah Terjamin Tingkatkan Akuntabilitas Zakat, BAZNAS RI Perkuat Tata Kelola Arsip hingga Daerah
DAERAH

Jembatan Duplikasi Krueng Tingkeum di Aceh Beroperasi Penuh, Pulihkan Jalur Logistik Lintas Timur Sumatra

Jembatan Duplikasi Krueng Tingkeum di Aceh Beroperasi Penuh, Pulihkan Jalur Logistik Lintas Timur Sumatra
dok. Kementerian PU

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merampungkan pembangunan Jembatan Duplikasi Krueng Tingkeum yang terletak di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Jembatan yang menjadi salah satu akses utama pada Koridor Lintas Timur Aceh–Sumatera Utara (Sumut) tersebut resmi dibuka penuh untuk operasional hari ini, Minggu (20/9/2026), pada pukul 9.30 WIB.

Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan rampungnya jembatan ini menjadi bagian penting dari upaya Kementerian PU untuk memulihkan konektivitas pascabencana sekaligus memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta logistik di jalur strategis nasional.

“Sesuai dengan target pelaksanaan, hari ini tanggal 20 September 2026 telah beroperasi Jembatan Krueng Tingkeum sebagai bagian pemulihan Koridor Lintas Timur Aceh-Sumut. Percepatan penanganan permanen terus dilakukan agar dapat segera difungsikan secara optimal,” kata Menteri Dody.

Jembatan Duplikasi Krueng Tingkeum memiliki panjang 149,7 meter dan dibangun menggunakan struktur baja girder dengan metode konstruksi incremental launching. Teknologi dan metode tersebut diterapkan untuk mendukung peningkatan kapasitas serta ketahanan infrastruktur terhadap berbagai risiko bencana.

Sebelumnya, pada 26 November 2025, Jembatan Krueng Tingkeum mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang berdampak pada struktur jembatan dan mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Untuk menjaga konektivitas selama masa tanggap darurat, Kementerian PU bersama TNI telah bergerak cepat dengan membangun jembatan sementara atau Bailey guna mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik, sembari pembangunan jembatan permanen dilaksanakan.

Dengan selesainya pembangunan jembatan permanen dan dibukanya kembali akses secara penuh, pemantauan kondisi lalu lintas akan terus dilakukan bersama unsur perhubungan, Kepolisian, serta pemerintah daerah. Monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran arus kendaraan sekaligus mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Beroperasinya Jembatan Duplikasi Krueng Tingkeum secara penuh turut menjadi bagian dari tindaklanjut pemerintah dalam menangani dampak bencana di Sumatra. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk menangani dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat serta memastikan masyarakat terdampak mendapatkan dukungan pemerintah.

Pembangunan infrastruktur permanen di Krueng Tingkeum menunjukkan tindak lanjut tersebut melalui penyediaan akses yang lebih andal bagi masyarakat dan pengguna jalan pada koridor Lintas Timur Sumatra.

Penanganan Jembatan Krueng Tingkeum sejalan dengan semangat PU 608, melalui pembangunan infrastruktur yang memperkuat konektivitas, mendukung produktivitas, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Berfungsinya infrastruktur strategis ini diharapkan turut memperlancar aktivitas perdagangan, distribusi barang dan jasa, serta pergerakan ekonomi antara Aceh dan Sumatra Utara.