Kementerian Kebudayaan Dukung Penguatan Data Ekonomi Budaya melalui Sensus Ekonomi 2026 

Jakarta, DARIM.ID – Kementerian Kebudayaan terus mendorong penguatan ekosistem kebudayaan berbasis data melalui dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon dalam kegiatan NGIBAR (Ngisi Bareng) Kuesioner Sensus Ekonomi 2026 bagi Pelaku Usaha Bidang Kebudayaan.

Dalam sambutannya, Menteri Kebudayaan menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atas kolaborasi bersama Kementerian Kebudayaan dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. 

Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat basis data kebudayaan nasional, khususnya dalam memperoleh gambaran mengenai struktur, skala, dan kontribusi ekonomi budaya terhadap perekonomian nasional.

“Data menjadi bagian dari infrastruktur kebijakan. Dengan data yang tepat, kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, menentukan prioritas secara lebih terukur, serta merancang intervensi yang sesuai dengan kondisi nyata pelaku dan ekosistem kebudayaan,” ungkap Menteri Kebudayaan.

Sejalan dengan arah kebijakan yang menempatkan kebudayaan sebagai engine of growth, Kementerian Kebudayaan mendorong penguatan data yang lebih presisi mengenai ekosistem ekonomi budaya. Data tersebut menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari pemetaan potensi wilayah, sektor unggulan, kebutuhan pembiayaan, pengembangan kapasitas, transformasi digital, hingga pelindungan kekayaan intelektual.

“Dengan data yang kuat, kami bisa menyusun intervensi yang lebih evidence-based, targeted, dan measurable. Jadi, inilah substansi dari pemajuan kebudayaan berbasis data, bukan berbasis perkiraan semata. Kita perlu memahami sektor yang memiliki potensi pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja, serta mengidentifikasi kebutuhan nyata dalam ekosistem kebudayaan agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelas Menbud Fadli Zon.

Sebagai negara dengan mega-diversity, Indonesia memiliki modal budaya yang sangat besar sebagai cultural capital yang tidak hanya memperkuat identitas bangsa, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi dan soft power di tingkat global.

Kekayaan budaya Indonesia memiliki dimensi sosial, historis, dan identitas yang kuat, sekaligus membuka ruang bagi berkembangnya aktivitas ekonomi melalui berbagai sektor, seperti film dan audiovisual, musik, seni pertunjukan, seni rupa, sastra, museum, konservasi, festival, hingga berbagai bentuk produksi dan layanan budaya berbasis digital.

Kompleksitas ekosistem ekonomi budaya yang melibatkan berbagai lapangan usaha dan profesi menjadi tantangan tersendiri agar kontribusinya dapat tercatat secara lebih utuh dalam sistem klasifikasi statistik nasional. 

Oleh karena itu, Kementerian Kebudayaan mendorong penguatan pemetaan sektor kebudayaan melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) menjadi langkah penting untuk menangkap dinamika aktivitas ekonomi budaya, termasuk pelaku, profesi, aktivitas usaha, serta rantai nilai dalam ekosistem kebudayaan secara lebih rinci.

Sejalan dengan Menteri Kebudayaan, Wakil Ketua Badan Pusat Statistik, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menilai kebudayaan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, tidak hanya sebagai fondasi identitas dan peradaban bangsa, tetapi juga sebagai sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kebudayaan menjadi dasar orang untuk bersikap, menjadi dasar orang untuk berperilaku, dan menjadi investasi kita untuk membangun masa depan serta peradaban bangsa. Sensus Ekonomi kali ini mungkin untuk pertama kalinya akan menghitung berapa besarnya PDB Kebudayaan, seberapa besar kontribusi aktivitas ekonomi di bidang kebudayaan terhadap keseluruhan perekonomian. 

Setelah Sensus Ekonomi ini, kita dapat menghasilkan data yang menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan sektor kebudayaan di masa depan. Jadi, kebudayaan bukan hanya bicara tentang jati diri bangsa, tetapi juga bagaimana kebudayaan menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat,” ucap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) 

Menutup sambutannya, Menbud Fadli Zon mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Kebudayaan, Badan Pusat Statistik (BPS), Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK), pemerintah daerah, serta para pelaku usaha bidang kebudayaan. Peran aktif seluruh pihak menjadi kunci untuk memastikan proses sosialisasi, pendampingan, dan pengumpulan data dapat berjalan optimal hingga menjangkau pelaku usaha kebudayaan di berbagai wilayah Indonesia.

“Kita perlu memastikan bahwa aktivitas dan kontribusi ekonomi budaya juga terbaca secara memadai di dalamnya. 

Dengan basis data yang semakin kuat, kita dapat memperkuat posisi kebudayaan sebagai binding power, source of identity, engine of growth, serta instrumen diplomasi dan soft power Indonesia,” tegas Menteri Kebudayaan.

Hadir pula dari Badan Pusat Statistik dalam kesempatan ini Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Ateng Hartono; serta Deputi Bidang Statistik Sosial, M. Nashrul Wajdi. Turut hadir mendampingi Menteri Kebudayaan, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo; Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta; Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Kepala Pusat Data dan Informasi, Andi Syamsul Rijal; Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindung Kebudayaan dan Tradisi, Lita Rahmiati; dan Direktur Film, Musik, dan Seni, Irini Dewi Wanti. 

Kementerian Kebudayaan berkomitmen penuh mendukung BPS untuk kesuksesan Sensus Ekonomi ini sebagai instrumen strategis memperkuat basis data kebudayaan nasional, khususnya memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang struktur, skala, dan kontribusi dari ekonomi budaya terhadap perekonomian nasional.

Ini yang seringkali terlewatkan, bahwa budaya juga mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi ekonomi kita.