BERITA TERBARU
UMP DKI Jakarta 2027 Resmi Naik 7,1 Persen, Kini Tembus Rp6,13 Juta Rakorda Jabar, Gubernur KDM: BAZNAS Punya Peran Strategis dalam Menjawab Persoalan Sosial Trump, Xi Jinping, dan Putin Sepakati Deklarasi Perdamaian, Ini 4 Poin Pentingnya Wamentan Saleh Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Aspek Strategis bagi Pertahanan Indonesia Persib Bandung Samai Rekor JDT Usai Hancurkan Shan United 6-0 di ASEAN Club Championship Irman Gusman: Diplomasi Indonesia Tak Bisa Lagi Hanya Berpusat di Jakarta, Daerah Harus Mendunia BGN Tertibkan Sasaran Penerima MBG, Sekolah Mampu Tak Lagi Jadi Prioritas JPMorgan Diserang Hacker, 16 Ribu Email dan Nomor Telepon Nasabah Terancam Bocor Mentan Amran Ajak Penyuluh Terapkan PM-AAS, Produksi Padi Bisa Tembus 12 Ton per Hektare BGN Siapkan Skema Khusus Perluasan MBG di Wilayah 3T
PARLEMEN

Habib Ali Alwi: Perda Harus Berangkat dari Kebutuhan dan Aspirasi Daerah

Habib Ali Alwi: Perda Harus Berangkat dari Kebutuhan dan Aspirasi Daerah
dok. DPD RI

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Banten, Habib Ali Alwi, menekankan pentingnya penyusunan peraturan daerah (Perda) yang berlandaskan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan kunjungan kerja Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten pada Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua III PPUU DPD RI Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn., Anggota PPUU DPD RI sekaligus Senator Dapil Banten Dr. Habib Ali Alwi, M.Si., serta Anggota PPUU DPD RI sekaligus Senator Dapil Sulawesi Barat Jupri Mahmud, S.E. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Hadiyanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Banten, Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Provinsi Banten, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Provinsi Banten, Staf Ahli Bupati Pandeglang, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua III PPUU DPD RI Andhika Mayrizal Amir mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan landasan penting dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, sistematis, dan memiliki kepastian hukum. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai persoalan yang beragam sehingga membutuhkan pemikiran, masukan, serta penyempurnaan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, terkait pelaksanaan dan evaluasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya, kegiatan memasuki sesi diskusi bersama para peserta untuk membahas berbagai persoalan dan tantangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam sesi diskusi, Habib Ali Alwi menyampaikan bahwa peraturan daerah pada dasarnya lahir dari keresahan bersama serta kebutuhan masyarakat di suatu wilayah. Menurutnya, kebutuhan daerah terkadang tidak selalu sama dengan kebutuhan pemerintah pusat sehingga penyusunan Perda perlu melalui proses pertimbangan dan pematangan yang komprehensif.

“Peraturan daerah itu lahir dari keresahan atau juga kebutuhan suatu daerah. Terkadang kebutuhan daerah dan kebutuhan pusat itu berbeda. Maka, bagaimanapun Perda harus dimatangkan dengan sebaik-baiknya, apakah ditolak, dihapus, atau diajukan. Maka tugas PPUU DPD RI adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang menjadi jawaban atas keresahan-keresahan tersebut,” ungkap Habib Ali Alwi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Hadiyanto, turut memberikan beberapa masukan kepada PPUU DPD RI terkait penguatan proses pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Ia mendorong adanya pengembangan aplikasi yang dapat menampung aspirasi masyarakat di daerah untuk kemudian diolah menjadi naskah kebijakan. Menurutnya, dalam penyusunan naskah kebijakan diperlukan ruang partisipasi masyarakat, tidak hanya mengandalkan kajian internal para analis.

Pada akhir kegiatan, Habib Ali Alwi menyampaikan apresiasinya kepada Kanwil Kementerian Hukum Banten atas penerimaan dan keterbukaannya dalam memberikan masukan kepada PPUU DPD RI. Ia menjelaskan bahwa hasil pemantauan dan masukan dari berbagai daerah, akademisi, serta para perancang peraturan perundang-undangan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di tingkat pusat.

“Hari ini kami dari Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI sedang melakukan pemantauan dan peninjauan di Kanwil Hukum terhadap beberapa undang-undang yang sudah mengalami perubahan. Kami mengharapkan masukan dari masyarakat, akademisi, maupun para perancang undang-undang yang ada di Kanwil Hukum sendiri. Masukan-masukan ini nantinya akan kami bahas untuk evaluasi dan harmonisasi di pusat. Saya rasa penerimaan dari Kanwil Hukum Banten terhadap teman-teman DPD RI ini sangat baik sekali terhadap kami,” tuturnya.

Melalui kunjungan kerja ini, PPUU DPD RI diharapkan dapat menghimpun berbagai masukan dan pemikiran dari daerah sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang sistematis, harmonis, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.