BERITA TERBARU
Wamentan Alim Pacu Produktivitas Padi Banten, PM-AAS Bidik Minimal 10 Ton per Hektare Capaian Opini WTP di Apresiasi Komisi V DPR RI, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas Sultan Najamudin: DPD RI Kekuatan Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik MagangHub Batch 3A Resmi Dimulai, 55.364 Peserta Siap Jalani Program Pemagangan Komite II DPD RI Kawal Inpres Jalan Daerah agar Pembangunan Merata hingga Pelosok Total 354 UMKM Ramaikan Pertamina SMEXPO 2026, Potensi Kesepakatan Bisnis Tembus Rp34 Miliar Penampakan Monster Loch Ness Melonjak Dua Kali Lipat Sepanjang 2026 BNI dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Integrasikan Layanan Keuangan untuk Program JKN Tingkatkan Literasi Keuangan di Kalangan Anak, BRI dan Playtopia Group Luncurkan Kartu Debit Co-branding BRI Junio x Playtopia Jepang dan Korea Selatan Kerahkan Jet Tempur Usai Pesawat Rusia Diduga Langgar Wilayah Udara
PARLEMEN

Komite II DPD RI Kawal Inpres Jalan Daerah agar Pembangunan Merata hingga Pelosok

Komite II DPD RI Kawal Inpres Jalan Daerah agar Pembangunan Merata hingga Pelosok
dok. DPD RI

Komite II DPD RI mendorong pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 agar pembangunan jalan daerah berjalan tepat sasaran dan menjangkau wilayah yang membutuhkan penanganan. Pemerataan infrastruktur jalan dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian, perikanan, perkebunan, hingga energi yang menjadi penopang perekonomian masyarakat.

Inpres tersebut menginstruksikan percepatan pembangunan jalan provinsi, kabupaten, dan kota yang memenuhi kriteria kesiapan, terutama untuk mendukung kawasan produktif. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat dan daerah dengan dukungan pendanaan APBN maupun APBD. Karena itu, koordinasi antarlembaga dan ketepatan alokasi anggaran menjadi perhatian agar program tersebut dapat menjawab kebutuhan infrastruktur di berbagai wilayah.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Dalam rapat tersebut, Komite II menyoroti pemerataan pembangunan jalan, dukungan anggaran bagi daerah, serta pentingnya memastikan pelaksanaan program tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

Wakil Ketua III Komite II DPD RI La Ode Umar Bonte menegaskan bahwa pembangunan jalan daerah memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan dan energi. Menurutnya, infrastruktur jalan yang belum memadai dapat menghambat produktivitas kawasan sekaligus memperlambat distribusi komoditas dari daerah ke pasar.

“Jalan daerah adalah urat nadi kawasan pangan dan distribusi energi. Kalau jalannya rusak, produktivitas daerah ikut terganggu,” ujarnya.

Dalam kaitan tersebut, La Ode mengapresiasi pembangunan tiga ruas jalan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Namun, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah ruas jalan lain di wilayah tersebut yang membutuhkan penanganan. Ia juga mengusulkan pengkajian lebih lanjut terhadap potensi aspal alam di Kabupaten Buton agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan.

“Dengan cadangan sebesar itu, kita perlu mengkaji pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan jalan di daerah,” katanya.

Selain persoalan infrastruktur, La Ode turut menyoroti perlunya peningkatan realisasi anggaran agar pembangunan jalan daerah dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Ia menilai, keberhasilan program tersebut membutuhkan komitmen bersama pemerintah, DPR RI, dan DPD RI dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat.

“Program ini adalah kerja bersama pemerintah, DPR, dan DPD RI. Masyarakat perlu tahu bahwa usulan daerah diperjuangkan lewat jalur-jalur tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I Komite II DPD RI Angelius Wake Kako menyoroti kebijakan pemusatan pengelolaan pembangunan jalan daerah atau resentralisasi. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal, tetapi perlu diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang tepat agar kebutuhan setiap wilayah tetap menjadi pertimbangan.

“Resentralisasi bisa menjadi solusi bagi daerah yang fiskalnya terbatas, tetapi hasilnya sangat bergantung pada bagaimana dana itu dikelola,” katanya.

Angelius juga menyampaikan perkembangan pembangunan jalan di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Sikka dan Nagekeo yang saat ini tengah menjalankan sejumlah proyek infrastruktur. Ia berharap peningkatan alokasi anggaran pembangunan jalan untuk NTT dari Rp260 miliar menjadi Rp540 miliar pada 2027 dapat terealisasi, sehingga dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut semakin kuat, termasuk untuk penanganan pascagempa.

Dari sisi koordinasi antarlembaga, Anggota Komite II DPD RI asal Lampung Bustami Zainudin menekankan pentingnya mekanisme komunikasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, perbedaan struktur kelembagaan maupun dukungan politik di setiap wilayah tidak boleh menjadi penghambat pemerataan pembangunan. Dalam hal ini, DPD RI dapat mengambil peran sebagai penghubung untuk menyampaikan kebutuhan daerah kepada kementerian terkait.

“Tidak semua provinsi memiliki struktur komisi yang sama, sehingga koordinasi antara DPD dan Kementerian sangat diperlukan. Perbedaan dukungan politik jangan sampai membuat suatu daerah tertinggal dalam pembangunan, dan DPD siap menjembatani,” ujarnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar menjelaskan bahwa percepatan pembangunan jalan daerah membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak hanya bergantung pada alokasi APBN. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk mengupayakan sumber pendanaan lain sekaligus mempercepat penanganan ruas jalan yang mendesak.

“Pemerintah daerah kami dorong melaksanakan proyek jalan yang mendesak lebih awal, meski alokasi anggarannya masih berproses. Tentu penanganan sementara maupun permanen bisa dilakukan lebih dulu dengan memakai alokasi Inpres Jalan Daerah dari APBN,” katanya.

Menutup rapat, La Ode menegaskan bahwa Komite II DPD RI akan menjadikan seluruh masukan dan penjelasan dalam RDP sebagai bahan pengawasan terhadap pelaksanaan Inpres Jalan Daerah. Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar memberikan manfaat melalui perbaikan akses transportasi dan kelancaran distribusi hasil bumi masyarakat.

“Ukuran keberhasilannya sederhana. Jalan yang dulu rusak kini bisa dilalui, hasil bumi sampai ke pasar, dan warga tidak merasa tertinggal,” ujarnya.