BERITA TERBARU
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027 Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tak Gentar Hadapi Mafia Pangan Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data Perkuat Peran Kadin melalui RUU Kadin, Pemerintah Serahkan Daftar Inventarisasi Masalah Dulu Dibuang dan Dibakar, Warga Kampung Weri Kini Bisa Olah Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto Jelang Nataru, Komite II DPD RI Dorong Kemenhub Pastikan Transportasi Aman dan Konektivitas Daerah Terjamin Tingkatkan Akuntabilitas Zakat, BAZNAS RI Perkuat Tata Kelola Arsip hingga Daerah
NASIONAL

Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial

Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial
dok. Puspen Kemendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Upaya tersebut penting untuk memastikan bantuan sosial (bansos) pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Mendagri menjelaskan, program digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government). Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.

“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” jelasnya.

Ia menilai, ketepatan sasaran penyaluran bansos masih perlu diperkuat. Pasalnya, masih ditemukan masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang sangat membutuhkan belum terdata sebagai penerima.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga. Salah satunya data kependudukan milik Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Mendagri menjelaskan, integrasi tersebut memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara lebih cepat dengan memanfaatkan data biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.

“98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain,” ujarnya.

Mendagri menegaskan, percepatan program tersebut bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan juga membantu Pemda menjalankan tugas dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Sebab, bansos merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.