BERITA TERBARU
Penampakan Monster Loch Ness Melonjak Dua Kali Lipat Sepanjang 2026 BNI dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Integrasikan Layanan Keuangan untuk Program JKN Tingkatkan Literasi Keuangan di Kalangan Anak, BRI dan Playtopia Group Luncurkan Kartu Debit Co-branding BRI Junio x Playtopia Jepang dan Korea Selatan Kerahkan Jet Tempur Usai Pesawat Rusia Diduga Langgar Wilayah Udara Pieter Huistra Dipecat PSS, Super League 2026/2027 Setara Serie A soal Pemecatan Pelatih Kacamata AI Mulai Dilarang di Sekolah hingga Pengadilan, Ini Alasannya Uji Sahih RUU Pertanahan di UNPAR, DPD RI Dorong Regulasi yang Berkeadilan dan Berpihak pada Daerah Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui LDR Terjaga di Level 87,8%, BRI Optimalkan Likuiditas untuk Mendukung Ekspansi Bisnis Jaga Keandalan Pasokan Energi Tetap Andal, Pertamina Uji Kesiapan Hadapi Situasi Darurat
NASIONAL

Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja
dok. Kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Rapat koordinasi yang berlangsung secara hibrida dari kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026), ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengupahan tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Dalam regulasi tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Adapun formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli dalam rapat tersebut.

Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen KHL ini mencakup empat aspek, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL tersebut sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.

“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” kata Yassierli.

Sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, disusul UMSP lima hari kemudian (26 November 2026). Sementara itu, batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026, dan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK (30 November 2026).

Biro Humas Kemnaker